SERAPAN
keuangan rendah, sepertinya memang sudah menjadi masalah klasik yang selalu
dihadapi SKPD. Hal itulah yang saat ini tengah melanda sejumlah SKPD lingkup
Pemprov NTB. Capaian beberapa SKPD lingkup Pemprov NTB pada triwulan pertama,
Januari hingga Maret, mengecewakan. Bagaimana tidak, capaian SKPD dibawah
pimpinan Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi ini, rata-rata masih rendah.
Parahnya lagi, sebagian besar tidak
mencapai target.
Seperti
dilansir Suara NTB, sampai 31 Maret 2015
ada sejumlah SKPD yang realisasi keuangannya di bawah 10 persen. Beberapa SKPD
yang realisasi keuangannya buruk pada triwulan pertama 2015 antara lain, Dinas
Kesehatan (Dikes) NTB. Sampai dengan 31 Maret 2015, Dikes menargetkan realisasi
keuangan sebesar 21,85 persen. Sementara realisasinya hanya mencapai 9,47
persen. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, dari target
21,66 persen hanya mampu tercapai 9,97 persen.
Bappeda
NTB, dari target 21,23 persen, hanya mampu tercapai 9,6 persen. RSJP dengan
target 21,23 persen, hanya mampu tercapai 7,66 persen. Dikpora, dengan target
21,18 persen hanya mampu tercapai sebesar 7,41 persen. Biro Administrasi Kesda
dan SDA dengan target 21,10 persen hanya mampu tercapai 9,67 persen.
Selanjutnya,
RSUP NTB dengan target 20,92 persen hanya mampu tercapai 4,98 persen. Biro
Administrasi pembangunan dengan target 20,88 persen hanya mampu tercapai 9,57
persen. Dinas Pertanian TPH dengan target 20,32 persen hanya mampu tercapai
9,04 persen. Biro Perekonomian dnegan target 20 persen hanya mampu tercapai
sebesar 7,72 persen.
Kemudian
Biro Administrasi Kesra, dengan target 19,90 persen hanya mampu tercapai 4,89
persen. Disbudpar dengan target 19,75 persen, tercapai sebesar 6,5 persen. BKD
dan Diklat dengan target 19,53 persen hanya tercapai 5,69 persen. Distamben
dengan target 17,63 persen, tercapai 6,73 persen serta Disbun dengan target
16,32 persen hanya tercapai 7,95 persen.
Kondisi
ini memang tidak hanya dialami Pemprov tapi juga SKPD yang ada di kabupaten/kota.
Kota Mataram misalnya, pada triwulan pertama setidaknya ada empat SKPD yang
realisasi keuangannya paling rendah, bahkan tidak mencapai target. Serapan
anggaran untuk triwulan pertama tahun anggaran 2015, empat SKPD lingku Pemkot
Mataram yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga serta Sekretariat Daerah Kota Mataram masih rendah.
Penyerapan
anggaran dari masing –masing SKPD yang ditargetkan hanya 17,5 persen pada
triwulan pertama. Sekretariat Daerah menduduki peringkat pertama dengan
realisasi serapan anggaran paling rendah hanya 5 persen, kemudian diikuti oleh
Dinas Pekerjaan Umum dengan serapan anggaran 7 persen. Posisi ketiga dengan
realisasi paling rendah yakni Dinas Kesehatan dan terakhir Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahrga 12 persen.
Sebetulnya
agak janggal ketika ada SKPD yang tidak mampu mencapai target. Pasalnya, target
itu mereka sendiri yang menentukannya. Sebaliknya, sangat disayangkan, ketika
ini dipersoalkan masyarakat, pihak SKPD selalu berusaha membela diri. Mestinya
SKPD mengakui bahwa mereka tak mampu mencapai target dan segera meningkatkan
capaiannya. Terhadap SKPD yang capaiannya rendah, kepala daerah harus tegas. Misalnya
mengganti pimpinan SKPD dengan figur yang betul-betul berkompeten di bidangnya.
(*)
Komentar