SEKRETARIS
Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyoroti pengelolaan parkir di
sepanjang Jalan Udayana Mataram. ‘’Tukang parkirnya di sana tidak memakai
rompi,’’ cetusnya. Kondisi tersebut dipertanyakan masyarakat. Kalau memang
Dishubkominfo mempunyai komitmen terhadap surat izin lokasi, ia menyarankan
agar itu diberikan kepada jukir yang resmi.
‘’Saya
masih pegang bahasa pak Kadishub, akan merompikan semua petugas parkir,’’ kata
Ismul kepada Suara NTB. Kemudian
sekarang pola baru dengan surat izin lokasi, menurut Ismul tidak ada salahnya
dicoba. Politisi PKS inipun mengakui kalau teori bagaimana mengelola parkir
yang baik, sudah sangat banyak.
Dishubkominfo
Kota Mataram, sambung Ismul, juga sudah pernah melakukan studi banding ke
daerah lain. Tinggal sekarang bagaimana komitmen Dishubkominfo Kota Mataram
untuk melaksanakan referensi yang telah didapatkan. Pada bagian lain, Ismul
menuturkan, ada beberapa klasifikasi parkir. Misalnya di objek destinasi wisata
seperti eks Pelabuhan Ampenan, Taman Udayana, dan Loang Balok.
‘’Itu
perlu izin tertentu,’’ imbuhnya. Pihaknya mengapresiasi ketika misalnya
masyarakat boleh tidak membayar parkir ketika petugas parkir tidak menggunakan
rompi parkir. Karena bagaimanapun, rompi itu merupakan instrumen seorang jukir.
Ia berharap pemberlakuan izin lokasi tidak latah, sehingga ke depan masyarakat
bisa lebih terbuka. Jangan kemudian sosialisasi ke masyarakat tidak sebanding
dengan kondisi yang ada.
Intinya,
komitmen mitra Komisi III dalam hal ini Dishubkominfo terus dievaluasi. Karena
bagaimanapun, potensi pada kegiatan kunjungan masyarakat seperti parkir, sangat
besar. Ismul menyebutkan asumsi pembayaran parkir saat ini masih sangat minim
dengan logika petugas parkir yang banyak. Padahal, Pemkot Mataram bisa saja
mengembangkan pola pengelolaan parkir seperti daerah-daerah lainnya yang
menerapkan pola penggajian jukir.
Jumlah
jukir yang ada saat ini sekitar 550 jukir se-Kota Mataram diyakini bukanlah
jumlah yang sesungguhnya. ‘’Karena, bocornya itu kan banyak orang dibawah jukir. Itu yang membuat rendah capaian,’’
katanya. Komisi III menginginkan jukir yang ada di Mataram, terdata sesuai
potensi parkir berikut potensi pendapatan. (fit)
Komentar