Pilkada Kota Mataram

Jaga Netralitas PNS, Dewan Usulkan Bentuk Tim Tangkap Tangan

Mataram (Suara NTB) -

Netralitas PNS menjelang Pilkada selalu menjadi sorotan. Termasuk di Kota Mataram yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Pilkada. Untuk menjaga netralitas PNS, kalangan DPRD Kota Mataram mengusulkan pembentukan tim tangkap tangan PNs yang terlibat politik.

Netralitas PNS, kata anggota Fraksi Demokrat, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., menjadi persoalan klasik setiap kali perhelatan pesta demokrasi. ‘’Kita lihat sekarang di media sosial bagamana seorang Camat mendukung,’’ ujarnya. Meskipun tidak secara terang-terangan namun kata-kata yang keluar dari aparatur pemerintah seperti camat maupun lurah diyakini telah menggambarkan kampaye terselubung untuk calon tertentu.

‘’Sekarang yang menjadi pertanyaan, berani ndak pak Sekda ini. Kita buat satu tim, yakni tim tangkap tangan,’’ terangnya. Keanggotaan tim itu adalah parpol yang memiliki kursi di Dewan ditambah perwakilan dari Pemkot Mataram. sebab, untuk mewujudkan netralitas PNS, tidak cukup hanya mengimbau. Gus Hari mengimbau kepada incumbent agar tidak memanfaatkan situasi.

Ia berharap penunjukkan Plt Walikota Mataram nantinya adalah figur yang benar-benar independen. Senada dengan Gus Hari, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengimbau PNS jangan coba-coba terlibat dalam politik. ‘’Kalau itu nanti jadi temuan kita, pasti akan saya coba bagaimana mengadukan hal itu,’’ akunya. Politisi Partai Gerindra ini berkomitmen akan mengawal jalannya Pilkada Kota Mataram.

Termasuk kemungkinan oknum PNS melibatkan diri dalam politik. Pembelajaran politik memang perlu agar bagaimana masyarakat memahami politik. Namun demikian, semua pihak harus saling menghargai agar tidak terjadi ketersinggungan satu sama lain. ‘’Dan ini bukan hanya tugas kita, harus ada instruksi dari Walikota, Wakil Walikota dan Sekda kepada para PNS supaya tidak ikut terlibat,’’ demikian Muhtar.

Kalau pihaknya menemukan oknum PNS yang melakukan pelanggaran berikut bukti yang kuat, pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan hal itu kepada pihak berwenang. Ia meminta PNS bekerja sesuai tupoksinya. Jangan sampai ada kegiatan mengkampanyekan calon tertentu dengan harapan akan mendapat jabatan tertentu nantinya. (fit)