Diharapkan Emban Amanah sebagai Penyelenggara Pilkada
Mataram
(Suara NTB) –
Pimpinan
DPRD Kota Mataram, Rabu (15/4) kemarin mengunjungi KPU Kota Mataram. Kedatangan
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua DPRD Kota
Mataram, Muhtar, SH., untuk mendengar secara langsung seperti apa persiapan KPU
Kota Mataram menggelar Pilkada Kota Mataram Desember mendatang. Kedatangan
pucuk pimpinan DPRD Kota Mataram itu diterima oleh Ketua KPU Kota Mataram, Drs.
HM. Ainul Asikin bersama empat komisioner lainnya.
Mengawali
pertemuan itu, Ketua KPU Kota Mataram, HM. Ainul Asikin mengungkapkan,
kebutuhan anggaran Pilkada Kota Mataram Rp 20,1 miliar. Dari jumlah yang telah
diketok Dewan pada APBD Kota Mataram tahun anggaran 2014, maka anggaran Pilkada
masih terjadi kekurangan sekitar Rp 10 miliar. Ia memaparkan yang paling banyak
menyedot anggaran adalah kampanye pasangan calon. Belum lagi biaya sosialisasi
di media massa.
Selain
itu, biaya pemeriksaan kesehatan juga memakan biaya yang tidak kecil. ‘’Rp 50
juta per pasangan calon,’’ sebutnya. Pihaknya juga, kata Asikin menyiapkan
anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk antisipasi sengketa PHPU. Untuk anggaran
antisipasi PHPU bisa digunakan, bisa juga tidak, tergantung dari ada tidaknya
gugatan atas hasil Pilkada.
Meskipun
anggaran yang diajukan mencapai Rp 20,1 miliar, namun Asikin berjanji KPU Kota
Mataram akan memanfaatkan anggaran tersebut sehemat mungkin. Dalam kesempatan
itu, mantan Kepala Bappeda Kota Mataram ini meminta supaya anggaran Rp 20,1
miliar ini dapat dipenuhi dalam APBD perubahan. Sebab jika tidak, jadwal
Pilkada bisa terancam diundur.
Menanggapi
hal itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menegaskan, bahwa pada
prinsipnya soal anggaran tidak ada masalah. ‘’Tinggal KPU, bagaimana RAB
(Rencana Anggaran Belanja) sesuai dengan kebutuhan riil yang bisa
dipertanggungjawabkan. Ia berharap KPU tidak mengulangi kesalahan yang sama,
sehingga ada progresivitas dari kinerja penyelenggara Pemilu tersebut.
‘’Termasuk pemutakhiran data pemilih,’’ sebutnya.
Pihaknya,
lanjut HDS telah bertemu dengan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram. Dewan
mendorong Dukcapil menyelesaikan perekaman data sebagai acuan pemilih. Orang
nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menggagas perlunya koordinasi lengkap
antarpihak terkait supaya bisa dilakukan sosialisasi besar-besaran. ‘’Tidak
harus asumsi pendekatannya anggaran,’’ tutur HDS.
Ia
meminta KPU jangan ragu bersikap tegas. ‘’Jangan bertoleransi pada kesalahan.’’
Pintanya. Pada bagian lain Dewan berharap KPU pada posisi benar-benar siap
mengemban amanah sebagai penyelenggara Pilkada yang independen, luber, jujur,
dan adil, mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain berpegang pada
prinsip tersebut, KPU harus didukung oleh perangkat badan ad hoc dari kecamatan hingga TPS, yang memiliki integritas dan
kapabilitas yang sama bobotnya dengan komisioner KPU. Sehingga KPU serta
seluruh perangkat badan ad hoc
menjadi satu tim work yang solid dan bertanggungjawab. Sebab, masa depan
demokrasi dan kehidupan seluruh rakyat serta kebaikan kepemimpinan kedepannya
diemban dan ditentukan oleh bagaimana integritas, kapabilitas dan kinerja KPU sebagai
penyelenggara Pilkada. ‘’Seluruh rakyat dan DPRD menaruh harapan kepada
KPU Kota Mataram akan hal tersebut,’’ demikian HDS.
Sebagai
bentuk dari tanggung jawab diharapkan kepada KPU kota Mataram untuk menjawab
harapan tersebut dengan bertekad sebagai contoh penyelenggara Pilkada terbaik. ‘’Kami
mengajak semua pihak tanpa terkecuali dan seluruh masyrakat Kota Mataram
memberikan dukungan serta mengambil bagian mengawal KPU sehingga bisa on the track untuk mempertaruhkan harkat
martabat dan harapan rakyat dengan penuh amanah. Kami yakin KPU Kota Mataram
mampu mewujudkan harapan tersebut,’’ ujar HDS.
Komentar