PENANGANAN
kemiskinan masih saja dihadapkan pada persoalan-persoalan klasik. Dimana Pemda
kerap beralasan bahwa substansi dari penurunan angka kemiskinan berasal dari
kebijakan pemerintah pusat. Contohnya kenaikan BBM yang diikuti dengan kenaikan
harga bahan pokok.
Namun
di satu sisi, kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari
Sudana Putra, SE., Pemda sebagai perpanjangan pemerintah pusat mestinya
mempunyai satu inovasi yang betul-betul bisa mengangkat harga dan martabat
masyarakat dari sisi ekonomi. Ia mencontohkan pemberian bantuan sosial kepada
masyarakat jangan sekadar pencitraan.
Penanganan
kemiskinan harus menjadi komitmen sejak Walikota dan Wakil Walikota menjabat. Artinya
harus dilanjutkan secara berkesinambungan. Gus Hari mencontohkan pemberian
bantuan peralatan kepada kelompok usaha masyarakat hendaknya mampu memberi efek
domino meningkatnya kesejahteraan masyarakat. ‘’Dan itu sebenarnya yang menjadi
tolak ukur angka kemiskinan akan turun,’’ ujarnya.
Penanganan
kemiskinan lanjut politisi Demokrat ini, tidak akan selesai pada data BPS saja.
Ia sangsi apakah benar petugas BPS turun ke masyarakat. Lantas bagaimana cara
menilainya. ‘’Apakah random atau berdasarkan laporan dari
lingkungan-lingkungan,’’ tanyanya. Gus Hari meragukan data kemiskinan yang
disuguhkan BPS Kota Mataram. Meskipun data dari BPS ini diakui secara resmi
oleh pemerintah.
Ia
mengimbau instansi yang berkutat di bidang data, kalau memang mengambil data
kemiskinan, ia mengimbau polanya jangan seperti lembaga survei. ‘’Lembaga
survei itukan kecenderungannya untuk hal yang bersifat politis. Jadi kalau kita
survei orang miskin, harus yang benar-benar miskin,’’ terangnya. BPS sebagai
lembaga yang melakukan sensus orang miskin, harus punya tanggung jawab moral.
Gus
Hari menyarankan, dalam melakukan pendataan orang miskin, instansi terkait agar
menggandeng mahasiswa. Memang, katanya, pemerintah tidak bisa serta merta
menangani semua orang miskin yang ada di 50 kelurahan di Mataram. Namun paling
tidak harus ada konsep yang jelas terkait hal itu. Kemiskinan selalu berkutat
pada masalah kebutuhan pokok.
Pemda
jangan selalu berlindung dibalik akibat kebijakan pemerintah pusat. ‘’Lantas
apa inovasi pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat,’’ tandasnya.
(fit)
Komentar