Mataram
(Suara NTB) –
Badan
Anggaran DPRD Kota Mataram, Jumat (8/5) kemarin melakukan rapat internal
membahas usulan KPU terkait anggaran Pilkada Kota Mataram. KPU Kota Mataram
telah menyerahkan usulan tertulis kebutuhan anggaran Pilkada Kota Mataram,
sekitar Rp 20,1 miliar. Usulan ini disertai pula dengan rincian arah penggunaan
anggaran tersebut.
Sebab,
menurut Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., ada keluhan dari daerah
terkait standar harga yang digunakan KPU Kota Mataram dalam menentukan anggaran
tersebut. Dari usulan tersebut, ada dua kegiatan yang bakal menyedot anggaran
cukup besar. Pertama, Panwaslu mengusulkan anggaran Rp 3,5 miliar. Kedua, biaya
pengamanan Pilkada oleh Polri dibebankan kepada APBD Kota Mataram yang nilainya
sekitar Rp 2 miliar.
Ditegaskan
Didi, anggaran Pilkada Kota Mataram Rp 20,1 miliar masih bersifat usulan.
Besarnya anggaran yang diberikan kepada KPU Kota Mataram masih bisa berubah,
apakah bertambah atau justru berkurang. Karenanya, ia meminta seluruh anggota
Badan Anggaran mengkaji dengan cermat usulan KPU Kota Mataram. Yang jelas semua
item harus dirasionalisasi. Meskipun KPU Kota Mataram maupun Panwaslu Kota
Mataram dalam penyusunan usulan anggaran itu sudah berpedoman pada aturan yang
berlaku.
Anggota
Badan Anggaran Misban Ratmaji menyebutkan, tambahan anggaran Pilkada Kota
mataram yang diminta oleh KPU Kota Mataram hampir 50 persen. ‘’Yang perlu kita
pikirkan adalah sumber pendapatan. Apalagi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
sudah habis digunakan,’’ katanya. Menurutnya, tambahan anggaran Pilkada Kota
Mataram yang diminta KPU Kota Mataram ini bisa menjadi masalah tersendiri.
‘’Kalau
berbicara pesta, memang harus besar. Kalau tidak besar, bukan pesta namanya,’’
kelakar Misban. Ditambahkan anggota Badan Anggaran lainnya, Lalu Suriadi, SE.
Katanya, anggaran untuk Pilkada Kota Mataram ini akan masuk dalam APBD
perubahan. Menurut politisi PAN ini, untuk bisa merasionalisasi usulan anggaran
Pilkada Kota Mataram yang diajukan KPU Kota Mataram, pihak-pihak terkait
seperti KPU Kota Mataram, Panwaslu Kota Mataram dan kepolisian harus
mempresentasikan kebutuhan anggarannya masing-masing. ‘’Pihak-pihak terkait ini
perlu diundang,’’ usulnya. (fit)
Komentar