Harus Konsiten

KETUA Komisi II DPRD Kota mataram, Drs. HM. Zaini meminta Dishubkominfo Kota Mataram konsisten terhadap potensi parkir di Kota Mataram. Permintaan ini menyusul langkah yang diambil SKPD pimpinan Drs. H. Khalid ini yang katanya menggandeng akademisi untuk menghitung potensi parkir di Kota Mataram.

‘’Sekarang kita minta datanya dan data itu harus jelas,’’ tuturnya. Terhadap hasil perhitungan potensi parkir itu nantinya, ada dua cara pengeloaan yang bisa dilakukan Dishubkominfo. Pertama menggunakan target dan yang kedua menggunakan karcis. Pasalnya dalam Perda Kota Mataram tentang perparkiran diatur tentang pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis.

Meskipun pada praktinya di lapangan, hingga hari ini, pola pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem karcis, tidak terlaksana. ‘’Awalnya memang dikombinasikan oleh Dishub. Ada yang menggunakan target dan ada yang menggunakan karcis. Tapi lama-lama karcis ini hilang,’’ akunya. Meskipun tidak mengamini bahwa hilangnya penggunaan karcis membuat potensi parkir di Kota Mataram tidak terlacak.

‘’Inikan banyak kebocoran di sana sini. Dimana dia (kebocoran, red) sebenarnya. Ini yang sedang kita telaah lebih jauh,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat ini. Untuk itu langkah menggandeng akademisi yang disebut Zaini sebagai terobosan bersama antara eksekutif dan legislatif, dipandang cukup baik. Ini merupakan langkah awal memaksimalkan potensi parkir tepi jalan umum.

Memperkuat hasil perhitungan potensi parkir, Dewan saat ini tengah menggodok raperda pengelolaan parkir. Potensi yang tidak bisa terlaksana, lanjutnya, mengindikasikan adanya kebocoran. Secara logika, antara potensi dan target nantinya harus dekat. Zaini berharap, realisasi dari potensi itu, tidak melenceng terlalu jauh. ‘’Kalau itu sampai terjadi, ada kebocoran-kebocoran atau manajemen yang salah,’’ katanya.


Untuk itu, ketika Dishubkominfo memutuskan penghitungan potensi parkir melibatkan akademisi, maka Pemkot Mataram juga harus konsisten melaksanakan hal tersebut. Pasalnya, untuk melibatkan akademisi juga membutuhkan anggaran. ‘’Tidak gratis,’’ cetusnya. (fit)

Komentar