KETUA
Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., mengaku masih menjadwalkan
pertemuan lanjutan dengan Dinas PU Kota Mataram, khusus membahas tentang jalan
rusak. Ini sesuai dengan aspirasi dari anggota Komisi III saat rapat kerja
bersama jajaran Dinas PU Kota Mataram, beberapa hari yang lalu.
Wiska
yang ditemui Suara NTB di DPRD Kota
Mataram, Sabtu (9/5) mengakui, memang kalangan Komisi III menginginkan adanya
ekspose khusus terkait jalan-jalan mana saja yang akan diperbaiki nantinya. Komisi
III sebagai mitra kerja Dinas PU perlu mengetahui hal itu. Agar, program
tersebut tidak mubazir dan tepat sasaran.
Politisi
PDI Perjuangan ini mencontohkan jalan-jalan yang ada di BTN Sweta. ‘’Itu memang
kalau mau menjangkau semuanya, itu memang satu kelurahan. Satu lingkungan yang
BTN Sweta, satu kelurahan di Cakra Timur,’’ terangnya. Artinya harus ada yang
diprioritaskan kalau memang anggaran Rp 50 miliar bantuan dari pusat tidak
mampu mengcover semua kelurahan.
‘’Termasuk
DPA (Daftar Pengisian Anggaran) di PU, sampai hari ini belum diberikan.
Bagaimana mungkin Komisi III yang membidangi infrastruktur dan sarana prasarana
tidak tahu perincian anggaran itu untuk apa saja,’’ beber Wiska. Meski kecewa
dengan sikap SKPD pimpinan Ir. H. Mahmuddin Tura itu, namun pihaknya tetap
berpikir positif terhadap Dinas PU.
Wiska
mengaku, sudah dua kali meminta DPA dari Dinas PU, tapi tidak kunjung
diberikan. Dinas PU beralasan DPA belum ditandatangani. Komisi III menginginkan
bagaimana agar masyarakat bisa secepatnya merasakan kondisi jalan yang baik. Sayangnya,
ketika menentukan jalan-jalan mana saja yang masuk dalam K1, lagi-lagi Komisi
III tidak dilibatkan.
Padahal,
sambung Wiska, mestinya seperti apa jalan yang masuk K1, Dewan dalam hal ini Komisi
III juga harus tahu. Ia juga mengaku kaget dengan munculnya istilah K1 terkait
perbaikan jalan rusak. Terkait perbaikan jalan lingkungan yanga ada di areal
BTN, pengelola wajib menyerahkan fasilitas tersebut kepada Pemkot Mataram,
sehingga bisa dianggarkan perbaikannya. (fit)
Komentar