MENJELANG
pelaksanaan UN (Ujian Nasional) tingkat SMP sederajat Senin (4/5), Komisi IV
DPRD Kota Mataram mewanti-wakti supaya pihak terkait memperketat pengawasan.
‘’Supaya tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,’’ ujar Ketua Komisi
IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., saat dikonfirmasi usai menghadiri rapat
paripurna LKPJ di DPRD Kota Mataram, Kamis (30/4).
Dengan
pengawasan yang ketat, Muhir yakin, bisa mengantisipasi oknum yang menyebarkan
soal maupun kunci jawaban palsu serta oknum yang mengiming-imingi siswa maupun
orang tua siswa dengan praktik-praktik curang. Komisi yang membidangi masalah
pendidikan ini, telah meminta kepada Dinas Dikpora Kota Mataram untuk
menyampaikan imbauan baik kepada siswa itu sendiri maupun orang tua siswa.
Imbauan
itu, lanjut politisi Partai Golkar ini menekankan agar siswa maupun orang tua
siswa tidak tergiur dengan soal maupun kunci jawaban yang diduga palsu. ‘’Ini
sering terjadi. Makanya bagaimana pengawasan yang ketat dari Dinas Dikpora
terhadap siswa,’’ demikian Muhir. Pengawasan bukan hanya menjadi tanggungjawab
Dinas Dikpora tapi juga orang tua dan masyarakat pada umumnya.
Muhir
menuding ‘’tradisi’’ beredarnya soal berikut kunci jawaban yang diduga palsu
akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Pada pelaksanaan UN SMP
nanti, Komisi IV katanya, akan turun langsung untuk melakukan pemantauan di
sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram. Muhir mengapresiasi manakala semakin
banyak pihak yang ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya UN, seperti
pengawasan yang dilakukan Ombudsman. (fit)
Komentar