Mataram
(Suara NTB) –
Kalangan
DPRD Kota Mataram mengapresiasi besarnya perhatian Pemkot Mataram terhadap
kemiskinan di Kota Mataram. Ini terbukti dengan besarnya anggaran yang
disiapkan dalam APBD Kota Mataram untuk mendanai pengentasan kemiskinan. Dimana
anggaran pengentasan kemiskinan yang parkir di dua SKPD, masing-masing Dinas PU
Kota Mataram dan Dinas Koperindag (Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)
Kota Mataram mencapai Rp 30 miliar.
Sayangnya,
menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara, anggaran pengentasan
kemiskinan ini diduga banyak habis di tengah jalan. Pasalnya, tidak sedikit
anggaran yang seharusnya untuk mengentaskan kemiskinan justru tercecer begitu
saja. Ini, sambung politisi PDI Perjuangan ini karena masih banyak masyarakat
yang mengaku-ngaku dirinya miskin pada saat dilakukan pendataan orang miskin.
Kondisi
ini diperparah dengan masih adanya oknum aparat di tingkat bawah yang
mengakomodir sanak familinya meskipun mereka itu tidak termasuk dalam katagori
miskin. ‘’Yang seharusnya mendapatkan, tidak tersalurkan. Duluan habis dananya.
Ndak tepat sasaran,’’ katanya.
Yogantara mendorong Pemkot Mataram melakukan pembenahan data orang miskin
sehingga anggaran pengentasan kemiskinan tidak menjadi sia-sia.
Anggota
Komisi IV, Lalu Suriadi, SE., berpandangan, melambatnya trend penurunan angka
kemiskinan, tidak terlepas dari maraknya kebijakan pemerintah pusat. Mulai dari
larangan rapat di hotel, hingga kenaikkan harga BBM. ‘’Fluktuasi rupiah juga
melemah,’’ cetusnya. Ditambah lagi dengan harga-harga yang merangkak naik dan
pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.
Kondisi
ini jelas mempengaruhi daya beli masyarakat. Ia mencontohkan masyarakat yang
berada d bawah garis kemiskinan sudah terentaskan. Lalu, karena dampak
kebijakan nasional, bias jadi masyarakat itu menjadi kembali miskin. Sebelum
adanya kebijakan pemerintah pusat yang ‘’mengganggu’’ pemerintah daerah,
progres pengentasan kemiskinan menunjukkan trend meningkat.
Ia
mengaku miris dengan kondisi tersebut. Apalagi pekerja harian, diperkirakan
tidak bisa mengejar berbagai kebijakan pemerintah pusat yang mau tidak mau
berdampak pada perekonomian masyarakat. Ia mengusulkan agar anggaran kemiskinan
dalam APBD ditambah agar penurunan kemiskinan semakin konkret. (fit)
Komentar