Mataram
(Suara NTB) –
Anggaran
pengamanan Pilkada Kota Mataram yang diajukan Polres Mataram, tidak berjalan
sesuai harapan. Pasalnya, dari anggaran pengamanan yang diajukan sebesar Rp 2,5
miliar, Pemkot Mataram hanya sanggup memenuhi kurang dari setengahnya. Pemkot
Mataram, kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, dalam rapat
dengan Badan Anggaran DPRD Kota Mataram Jumat (29/5) menyatakan hanya mampu
memberikan Rp 750 juta untuk anggaran pengamanan Pilkada oleh Polres Mataram.
‘’Tapi
Polres Mataram minta supaya dibulatkan menjadi Rp 1 miliar,’’ cetusnya.
Pemberian anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram kepada Polres Mataram, tidak
terlepas dari kemampuan keuangan daerah. Apalagi, terkait Pilkada, tidak hanya
anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram oleh Polres Mataram yang harus
disiapkan tetapi juga untuk tiga instansi lainnya seperti KPU Kota Mataram,
Panwaslu Kota Mataram dan Dandim.
‘’Ini
menjadi problem semua daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak ini,’’
katanya. Sebab, semua biaya, lanjut Wayan Sugiartha, dibebankan kepada APBD.
‘’Inilah salah satu risikonya. Sehingga pihak-pihak terkait bisa menyesuaikan
dengan kondisi keuangan Kota Mataram,’’ pungkasnya. Karena, dalam APBD
perubahan, tidak ada penambahan anggaran yang signifikan terhadap keuangan
daerah.
Penambahan
anggaran yang ada hanya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Sementara DAK
sudah jelas peruntukkannya. ‘’Tidak boleh diutak atik,’’ cetusnya. Sehingga,
item-item mana saja yang akan dirasionalisasi dari usulan anggaran pengamanan
Pilkada yang terealisasi kurang dari setengah nilai yang diajukan, menjadi
kewenangan Polres Mataram.
‘’Tolonglah
disesuaikan,’’ pintanya. Anggaran pengamanan itu tidak termasuk pengamanan oleh
Dandim. Untuk Dandim, dari usulan sekitar Rp 1 miliar, Pemkot Mataram hanya
mampu sekitar Rp 250 juta. Diakui Wayan Sugiarta, nilai realisasi itu cukup
jauh dari usulan. Demikian pula dengan KPU dan Panwaslu Kota Mataram yang telah
mengajukan anggaran yang cukup besar, tetapi tidak serta merta bisa terpenuhi
semua.
‘’Mana
yang bisa dirasionalisasi, kita rasionalisasi,’’ katanya. Seperti halnya
anggaran untuk KPU Kota Mataram, ada anggaran yang bisa dianggarkan dalam APBD
murni 2016. (fit)
Komentar