MINIMNYA
anggaran yang diberikan Pemkot Mataram kepada BP2KB (Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana) Kota Mataram menjadi sorotan kalangan Komisi
IV DPRD Kota Mataram. ‘’Artinya sudah menjadi suatu keharusan (Dianggarkan,
red) di dalam APBD Kota Mataram, walaupun launchingnya
sudah sejak tahun 2014 lalu,’’ ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I
Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (11/6).
Supaya
bisa mewujudkan KLA (Kota Layak Anak) pada tahun 2018 mendatang, progres yang
harus dilakukan oleh pemerintah dan stake
holders yang ada, harus jelas. Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga
program harus jelas. Kalau sampai sekarang, anggaran yang diberikan kepada
BP2KB sebagai leader dalam program
KLA, porsinya tidak memadai, kemudian programnya tidak dikontrol dengan baik,
Gus Hari yakin bahwa launching tahun
lalu itu hanya sekadar seremonial belaka.
Apalagi,
di Kota Mataram meskipun hanya di beberapa titik, masih ada anak-anak yang
menjalani kegiatan yang tidak semestinya. Seperti berjualan koran di jalan maupun
anjal dan pengemis. ‘’Hemat saya, pemerintah memang harus memberikan porsi
seperti itu (lebih, red),’’ imbuhnya. Di sisi lain, BP2KB harus tegas meminta
anggaran kepada TAPD dengan berkoordinasi dengan Komisi IV.
‘’Kemudian
nanti Komisi IV menyampaikan kepada Badan Anggaran,’’ cetusnya. Gus Hari
menyayangkan minimnya anggaran yang diberikan Pemkot Mataram kepada BP2KB.
Namun demikian, politisi Partai Demokrat ini berharap pada tahun anggaran 2016
nanti, kebutuhan untuk program KLA agar benar-benar dianggarkan secara maksimal
dan parsial.
Hajatannya
tidak lain supaya pada tahun 2018 mendatang KLA harus betul-betul terwujud. Dikatakan
Gus Hari, pembagian anggaran yang minim, tidak hanya dirasakan BP2KB, beberapa
SKPD lainnya juga bernasib sama. Dengan anggaran yang minim, mestinya BP2KB
Kota Mataram harus mampu berinovasi. ‘’Kita akan melihat inovasinya seperti
apa. Minimal dia itu bekerjasama dengan sektor yang lain,’’ imbuhnya.
Karena
bagaimanapun, untuk mewujudkan KLA itu, BP2KB jelas tidak bisa berjalan
sendiri. (fit)
Komentar