Harus Punya Komitmen Moral

LANGKAH Dishubkominfo Kota Mataram yang menunjuk Tim Pengawasan Perparkiran untuk meminimalisir parkir liar dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, ditanggapi anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugirtha. Pada prinsipnya, penertiban terhadap parkir liar, memang perlu dilakukan. Namun demikian, penertiban harus disesuaikan dengan aturan yang ada.

Pasalnya, penyusunan Raperda Pengelolaan Parkir saat ini sedang dalam pembahasan Dewan. ''Seyogiyanya disesuaikanlah. Jangan sampai tim terbentuk, Perdanya berbeda. Itu yang perlu dikaji dengan matang,'' ujarnya. Tetapi, kalau pihak Dishubkominfo berkeyakinan bahwa dengan pembentukan Tim Pengawasan Perparkiran bisa menjaga ketertiban dan income bisa naik, tidak masalah dibentuk Tim Pengawasan Perparkiran. Asalkan, sambungnya, analisa sudah dilakukan secermat mungkin. ''Saya sih setuju saja asalkan dasarnya jelas,'' imbuhnya.

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, ketika Dishubkominfo telah menunjuk Tim Pengawasan Perparkiran, maka SKPD pimpinan H. Khalid itu harus mampu bertanggungjawab. Harus ada dasar perhitungan logis atas kebijakan pembentukan tim pengawasan perparkiran. ''Bukan asal ngomong kualitas tapi kuantitasnya ndak ada,'' cetusnya. Secara logika, pembentukan Tim Pengawasan Perparkiran berkorelasi dengan peningkatan PAD.

Asalkan, sambungnya, perhitungannya jelas. Pembentukan Tim Pengawasan Perparkiran akan menjadi mubazir manakala penerimaan PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum, tidak berubah dari nominal awal. Dalam hal ini, kepala dinas harus punya komitmen moral. ''Lepas jabatan atau apa bentuknya,'' cetus Ketut Sugiartha. Tidak hanya Dishubkominfo. Bila perlu, semua pimpinan SKPD harus punya komitmen moral. ''Jangan asal dapat gaji, dapat fasilitas tapi ndak punya komitmen,'' kritik Ketut Sugiartha.

Karena bagaimanapun, kepala SKPD merupakan pembantu utama Walikota. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti struktur keanggotaan Tim Pengawasan Perparkiran yang juga mencantumkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam tim itu. ''Kalau menurut saya, perlu dipertimbangkan efisiensi,'' imbaunya. Jangan sampai, terlalu besar struktur tim pengawasan perparkiran, tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Ketut Sugiartha menilai struktur keanggotaan Tim Pengawasan Perparkiran, terlalu berlebihan. ''Timnya ini cukuplah dari internal Dishub. Kalau masalah keamanan kan pasti diback up oleh Satpol PP,'' tandasnya. (fit)