Pemberdayaan Perempuan dan Anak Belum Dianggap Penting
Mataram
(Suara NTB) -
Anggota
Banggar DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd mengaku kecewa dengan sikap
Pemkot Mataram yang dinilai masih belum menganggap penting masalah pemberdayaan
perempuan dan anak. Indikasi ini terlihat dari minimnya anggaran untuk
pemberdayaan perempuan dan anak yang dititipkan melalui BP2KB (Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) yang hanya Rp 290 juta.
Parahnya
lagi, dalam APBD perubahan, pemberdayaan perempuan dan anak tidak kebagian
tambahan anggaran. ''Saya sangat kecewa. Sudah anggarannya sedikit, tidak
ditambah, malah sekarang mau dihapuskan,'' ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (4/6) kemarin. Menurut dia,
keberhasilan sebuah daerah, termasuk Kota Mataram tidak hanya dilihat dari
infrastruktur yang berhasil dibangun. ''Moralitas juga penting,'' tegasnya.
Maraknya
masalah yang melibatkan perempuan dan anak-anak mestinya menjadi tolak ukur
betapa pentingnya penambahan anggaran pemberdayaan perempuan dan anak. Sebab
lanjut Kartini, anggaran Rp 290 juta yang parkir di BP2KB hanya cukup untuk
membiayai dua program. ''Untuk kelembagaan, untuk program Kota Layak Anak dan
pengarusutamaan gender,'' ungkapnya. Apalagi dengan telah dicanangkannya Mataram
menuju KLA 2018 mestinya tidak selesai pada acara seremonial saat itu saja.
Artinya,
kata politisi PKB ini, harus ada program berkesinambungan. Tetapi, jika Pemkot tidak
berpihak terhadap pemberdayaan perempuan dan anak, bukan tidak mungkin harapan
untuk menjadi KLA pada 2018 semakin jauh. ''Bisa-bisa kita (Mataram, red) tidak
jadi layak anak,'' pungkasnya. Karenanya, Kartini mengimbau agar program menuju
KLA dilanjutkan dengan program yang menyentuh langsung kepada anak-anak. Ia
kembali menegaskan pentingnya pembangunan moral.
Karena
sudah banyak kasus kriminal yang melibatkan ibu rumah tangga dan anak-anak. ''Yang
menjadi hambatan, terkadang mereka tidak mau melapor karena takut keluarganya
malu dan lain sebagainya. Untuk itu, Kartini mengatakan dirinya akan terus
mengawal anggaran untuk perempuan dan anak. Ia berharap dalam APBD 2016 nanti,
anggaran pemberdayaan perempuan dan anak ditambah. Jangan sampai anggaran
pemberdayaan perempuan dan anak stagnan pada nominal Rp 290 juta.
Sekda
Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, mengakui pada APBD perubahan tidak ada
penambahan untuk sektor pemberdayaan perempuan dan anak. Alasannya, karena
penambahan anggaran pada APBD-P ini banyak tersedot untuk penyelenggaraan
Pilkada. Antara lain untuk hibah anggaran kepada KPU Kota Mataram, Panwaslu,
Polres Mataram dan Dandin 1606. (fit)
Komentar