Wakil
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., yang ditemui Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis
(4/6) kemarin mengatakan, mana-mana jalan yang akan diperbaiki, sudah
ditentukan berdasarkan keputusan Walikota Mataram seperti tertuang dalam data
K1 tersebut. Seharusnya, katanya, berdasarkan instrumen yang ada, antara
eksekutif dan legislatif harus bersama-sama dalam pengajuan proposal.
‘’Inikan
proposal sudah lebih dulu,’’ cetusnya. Meskipun, lanjut Syamsul, anggaran
perbaikan jalan lingkungan itu bersumber dari DAK, bukan APBD Kota Mataram,
namun Dewan tetap harus dilibatkan dalam pengajuan dan penentuan jalan-jalan
mana saja yang akan diperbaiki dengan anggaran itu. Karena, pengerjaan jalan
lingkungan yang dibiayai DAK itu, kebijakannya ada di daerah.
Nantinya
kalau ada masalah terhadap pengerjaan jalan lingkungan, Dewan menjadi sasaran
protes warga. ‘’Maksud kami, dana yang Rp 50 miliar itu supaya eksekutif dan
kita (Komisi III, red) harus bertemu dulu. Supaya tidak menumpuk dalam suatu
wilayah,’’ terangnya. Karena hajatan Pemerintah dengan anggaran itu adalah
untuk memperbaiki jalan rusak itu.
‘’Permasalahannya
sekarang, kami dari Dewan ingin mengetahui, K1 itu seperti apa sih,’’ tanyanya. Dalam hal ini, politisi
Nasdem ini tidak menampik kalau pihaknya terkesan ditinggalkan eksekutif dalam
penentuan K1. Tetapi menurut eksekutif, lanjutnya, rencana perbaikan ini sudah
lama dan penentuannya melalui eksekutif.
Sehingga
terkait perbaikan jalan lingkungan yang biayai dengan DAK ini terkesan
eksekutif memainkan sendiri dan menentukan sendiri jalan mana yang masuk dalam
rencana perbaikan. Sampai selesai pembahasan KUPA PPAS untuk APBD Perubahan pun
pihaknya belum mengetahui data K1 itu. (fit)
Komentar