KOMISI
III DPRD Kota Mataram meminta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk
memperhatikan anggaran untuk Dinas Kebersihan Kota Mataram. Hal ini, menurut
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, menyusul adanya keluhan
dari masyarakat terhadap keterlambatan pengangkutan sampah.
Ismul
Hidayat kepada Suara NTB di ruang
kerjanya, Senin (8/6) kemarin, mengungkapkan, kunjungan Komisi III ke Dinas
Kebersihan Kota Mataram, Sabtu lalu, lebih kepada evaluasi capaian kerja dengan
banyaknya masukkan dari masyarakat terkait pengangkutan sampah. ‘’Ya akhirnya
kita mendapatkan jawaban bahwa alasan klasik, seperti kondisi armada dan lain
sebagainya,’’ katanya.
Komisi
III juga berkesempatan melihat langsung kondisi armada angkutan sampah yang ada
di Dinas Kebersihan. ‘’Yang ada sekitar 35 unit, kemudian yang usia lima tahun
sekitar lima unit. Yang baru dari usulan Dinas Kebersihan, pada tahun ini
delapan unit, itu hanya dikabulkan tiga,’’ terangnya. Namun demikian, ada satu
hal yang harus menjadi perhatian tim perencana Pemkot Mataram.
‘’Jangan
kemudian masalah sampah ini dinomorduakan,’’ pintanya. Dikatakan Ismul, Pemkot
boleh saja mempunyai perhatian besar terhadap infrastruktur daerah, tetapi
masalah sampah adalah masalah yang tidak kalah pentingnya. Ia sempat
mempertanyakan kondisi di TAPD. Ternyata memang antara satu SKPD dengan SKPD
lain mendapat jatah anggaran yang berbeda.
‘’Ada
yang tinggi, tinggi sekali, sebaliknya SKPD lain justru ada yang rendah,’’
tandasnya. Politisi PKS ini melihat program yang sangat mendasar seperti
infrastruktur, kesehatan dan pendidikan sama pentingnya. Namun Pemkot juga
tidak boleh melupakan bahwa kebersihan juga penting. Apalagi, sebagai kota
MICE, kebersihan merupakan salah satu faktor pendukungnya.
Ismul
berjanji akan menyampaikan kondisi anggaran di Dinas Kebersihan dalam sejumlah
rapat nantinya. Selain itu, terhadap dana lingkungan yang digelontorkan
Walikota Mataram, menurut dia, harus ada kejelasan. Supaya anggaran itu tidak melulu
untuk infrastruktur. Karena bagaimanapun pemerintah tidak bisa jalan sendiri
dalam menangani kebersihan.
Terhadap
keterbatasan armada, Komisi III menegaskan dibutuhkan adanya inovasi dari Dinas
Kebersihan. Seperti kendaraan yang laik jalan bisa mengangkut sampah dua sampai
tiga kali dalam sehari dengan konsekuensi penambahan anggaran BBM. (fit)
Komentar