Dewan Evaluasi UN dan Konfirmasi Persiapan PPDB
Mataram
(Suara NTB) –
DPRD
Kota Mataram, Jumat (12/6) kemarin, melaksanakan rapat kerja dengan jajaran
Dinas Dikpora Kota Mataram berikut Forum Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Kota Mataram. Rapat itu hajatannya untuk mengevaluasi pelaksanaan UN (Ujian
Nasional) di Kota Mataram sekaligus mengkonfirmasi persiapan pelaksanaan PPDB
(Penerimaan Peserta Didik Baru) yang akan dilaksanakan 1 Juli mendatang.
Rapat
kerja itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH
dan dihadiri hampir semua anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram. Didi Sumardi
yang dikonfirmasi lebih lanjut, meminta kepada pihak-pihak terkait, hendaknya
meninjau timing pelaksanaan UN.
Meskipun UN ini alat untuk mengukur kualitas, kalau dilaksanakan di akhir
proses pembelajaran, yakni di semester ganjil akhir, bagi kelas akhir,
persepsinya tidak akan berubah.
‘’Siswa
itu pada posisi ada pengaruh psikologis. Itu saya usulkan, UN bisa dilaksanakan
dalam tahun terakhir. Kalau di semester ganjil, kalau SMP begitu naik kelas III
dilakukan UN di situ,’’ usulnya. Ini sejalan dengan pernyataan Mendiknas Anies
Baswedan bahwa ke depan UN akan dilaksanakan di akhir semester ganjil. Yang
tidak kalah pentingnya, bagaimana Pemda mem-follow
up hasil pemetaan sebagai langkah evaluasi untuk mengukur capaian pelayanan
menggunakan delapan standar.
‘’Problemnya
dimana, apakah di guru, siswa, sarana, proses dan seterusnya,’’ cetusnya.
Tindaklanjut seperti itu menjadi hal yang lebih urgen untuk bagaimana
pemerintah secara sungguh-sungguh menjawab problem dasar soal pendidikan. Untuk
itu, pihaknya harus berbicara mendalam dengan semua pihak. Khususnya
sekolah-sekolah. ‘’Kita betul-betul bedah masalah itu. Termasuk bagaimana
kepsek dan semua guru-guru bisa memahami posisinya seperti apa,’’ tambah
politisi Golkar ini.
Kalaupun
dari persepktif yang telah terlaksana, bisa dijadikan catatan baik buruknya
seperti apa. Termasuk bagaimana menentukan perbaikan ke depan. ‘’Diantara hal
yang kita cermati adalah lebih dominan mengisukan soal bocor,’’ sebutnya.
Isunya, sambung orang nomor satu di DPRD Kota Mataram, jangan terhenti sampai
di sana. Pihak-pihak terkait seperti Ombudsman, maupun Dikpora harus mendorong
pihak-pihak yang mengatakan kunci jawaban UN bocor.
Isu
itu harus ditindaklanjuti dan ditangani oleh pihak kepolisian sebagai cara
menentukan masalah secara benar. Jangan sampai isu itu diputarbalikkan.
Seolah-olah menjadi masalah siswa dan sekolah. Padahal, menurut Didi Sumardi,
sekolah dan juga siswa pada posisi sebagai korban. ‘’Bisa saja orang-orang yang
tidak punya tujuan baik, melakukan hal-hal seperti itu,’’ tandasnya. Terkait
hasil UN, Dewan mengapresiasi. Hasilnya, aku Didi Sumardi, cukup membanggakan.
Ia
berharap ke depan, hasil UN ini bisa lebih baik lagi. Didi Sumardi menegaskan,
kecurigaan pihak tertentu indikasi kecurangan dalam bentuk bocornya kunci
jawaban, tidak korelatif dengan fakta hasil UN. ‘’Kalau benar kunci jawaban itu
bocor, saya kira rata-rata mereka akan dapat nilai 9 atau 10. Tapi faktanya di
satu sekolah itu variatif. Saya sudah cek,’’ tandasnya.
Sedangkan
terkait PPDB, Didi Sumardi menyambut baik dikembalikannya PPDB kepada sekolah.
Karena bagaimanapun, sekolah yang paling tahu kapasitas sekolahnya berapa.
Termasuk kalau berbicara BL (Bina Lingkungan), sekolah yang paling tahu
siapa-siapa yang berada di sekitar sekolah itu. Meskipun dalam penerimaan siswa
melalui jalur BL tetap selektif dengan pendekatan kewilayahan dan semangat.
‘’Yang
terpenting bagaimana kita menjamin tidak ada seorangpun anak kita yang tidak
sekolah,’’ tuturnya. Problem lain, adalah masih antusiasnya masyarakat
mengharapkan sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Untuk meminimalisir itu,
ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama sosialisasi Dikpora dan sekolah
secara massif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan
secara menyeluruh terkait hal itu. Paralel dengan itu, bagaimana menekan
disparitas kualitas antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. ‘’Supaya
antara sekolah yang satu dengan yang lain, kualitasnya beda-beda tipislah,’’
imbuhnya. Pasalnya, tidak seluruh calon
anak didik bisa tertampung di sekolah negeri.
Kepala
Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom mengatakan hasil UN cukup memuaskan.
Sedangkan untuk PPDB, mulai tahun ini mekanismenya akan diserahkan ke
masing-masing sekolah. Ketua Forum Kepala Sekolah Kota Mataram, L. Fatwir Uzali
mengatakan, nilai rata-rata UN SMA tahun ini adalah B, sedangkan sebelumnya A.
‘’Kenapa B? Karena UN tahun ini hanyalah merupakan pemetaan, bukan penentu
kelulusan. Anak-anak kita jadi kurang bersemangat, sehingga nilainya
berkurang,’’ katanya.
Komentar