MENJELANG PPDB, Dewan mengingatkan Dikpora Kota
Mataram agar meningkatkan kualitas PPDB. Sebab, lanjut Anggota Komisi IV DPRD
Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., ada mainset
baru terhadap PPDB.
‘’Kemarin waktu saya ke sana (Dikpora, red),
kepala dinas berkomitmen akan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada
masing-masing sekolah tanpa melepas kontrol,’’ ujarnya kepada Suara NTB kemarin.
Artinya, kata Suriadi, sekolah tetap dipercayakan dalam pelaksanaan PPDB dengan
pola online.
Terkait bina lingkungan. Untuk calon siswa yang
berdekatan rumahnya dengan sekolah bersangkutan, kemudian tidak diterima di
sana, akan dibicarakan nantinya. Komisi IV, sambung Suriadi mendorong
pelaksanaan PPDB melalui jalur bina lingkungan, dilaksanakan sesuai aturan yang
berlaku.
Pasalnya, sejak dulu indikasi kecurangan PPDB melalui
jalur bina lingkungan kerap mencuat ke permukaan. Dia tidak menampik, antara
aturan dengan praktik di lapangan, tidak jarang berseberangan. Namun hal itu
tidak terlepas dari desakan masyarakat. ‘’Pemkot maupun legislatif ingin bina
lingkungan ini dilaksanaklan sesuai aturan,’’ katanya.
Yakni dengan pendekatan wilayah. ‘’Cuma ini kan lagi-lagi masyarakat, ingin
menyekolahkan anaknya di sekolah favorit,’’ imbuhnya. Fenomena masyarakat
mengincar sekolah favorit, lanjut Suriadi, bisa jadi karena dua sebab. Pertama
karena gengsi orang tua dan yang kedua karena desakan anak itu sendiri.
Masyarakat kerap menilai sebuah sekolah menjadi
favorit dari segi fasilitas pendidikan dan kenyamanan di sekolah itu. Suriadi
kembali mempertanyakan motivasi calon siswa ingin masuk ke sekolah yang
dianggapnya favorit. ‘’Apakah karena ingin mengejar prestasi atau karena ada
faktor x,’’ tanyanya.
Untuk menjamin pelaksanaan PPDB di Kota Mataram nihil
dari praktik-praktik kecurangan, politisi PAN ini mengajak semua pihak untuk
melakukan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan PPDB di Kota Mataram
nantinya. ‘’Tidak hanya Dikpora. Dari Walikota sampai DPRD harus berkomitmen
untuk menjaga jalannya PPDB yang baik dan sesuai dengan mekanisme yang ada,’’
tandasnya.
Pada bagian lain, Suriadi mengaku, pemerintah
terkadang dilema terhadap tingginya keinginan dari masyarakat untuk menyekolahkan
anaknya di sekolah negeri. Hal ini mau tidak mau akan berdampak pada sekolah
swasta. (fit)
Komentar