Tingkatkan Kualitas PPDB

MENJELANG PPDB, Dewan mengingatkan Dikpora Kota Mataram agar meningkatkan kualitas PPDB. Sebab, lanjut Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., ada mainset baru terhadap PPDB.

‘’Kemarin waktu saya ke sana (Dikpora, red), kepala dinas berkomitmen akan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada masing-masing sekolah tanpa melepas kontrol,’’ ujarnya kepada Suara NTB kemarin. Artinya, kata Suriadi, sekolah tetap dipercayakan dalam pelaksanaan PPDB dengan pola online.

Terkait bina lingkungan. Untuk calon siswa yang berdekatan rumahnya dengan sekolah bersangkutan, kemudian tidak diterima di sana, akan dibicarakan nantinya. Komisi IV, sambung Suriadi mendorong pelaksanaan PPDB melalui jalur bina lingkungan, dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Pasalnya, sejak dulu indikasi kecurangan PPDB melalui jalur bina lingkungan kerap mencuat ke permukaan. Dia tidak menampik, antara aturan dengan praktik di lapangan, tidak jarang berseberangan. Namun hal itu tidak terlepas dari desakan masyarakat. ‘’Pemkot maupun legislatif ingin bina lingkungan ini dilaksanaklan sesuai aturan,’’ katanya.

Yakni dengan pendekatan wilayah. ‘’Cuma ini kan lagi-lagi masyarakat, ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit,’’ imbuhnya. Fenomena masyarakat mengincar sekolah favorit, lanjut Suriadi, bisa jadi karena dua sebab. Pertama karena gengsi orang tua dan yang kedua karena desakan anak itu sendiri.

Masyarakat kerap menilai sebuah sekolah menjadi favorit dari segi fasilitas pendidikan dan kenyamanan di sekolah itu. Suriadi kembali mempertanyakan motivasi calon siswa ingin masuk ke sekolah yang dianggapnya favorit. ‘’Apakah karena ingin mengejar prestasi atau karena ada faktor x,’’ tanyanya.

Untuk menjamin pelaksanaan PPDB di Kota Mataram nihil dari praktik-praktik kecurangan, politisi PAN ini mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan PPDB di Kota Mataram nantinya. ‘’Tidak hanya Dikpora. Dari Walikota sampai DPRD harus berkomitmen untuk menjaga jalannya PPDB yang baik dan sesuai dengan mekanisme yang ada,’’ tandasnya.


Pada bagian lain, Suriadi mengaku, pemerintah terkadang dilema terhadap tingginya keinginan dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Hal ini mau tidak mau akan berdampak pada sekolah swasta. (fit)

Komentar