SEKRETARIS
Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyayangkan sikap PT.MMS (Mas
Murni Sejahtera) yang terkesan membiarkan lahannya terbengkalai pascaperjanjian
kerjasama dengan Pemkot Mataram, kandas. Karenanya ia menyarankan supaya Pemkot
Mataram segera mengagendakan pemanggilan pihak MMS.
Pemanggilan
ini penting untuk mengetahui apakah kerjasama dengan Pemkot Mataram masih bisa
dilanjutkan ataukah sebaliknya. Artinya, jangan sampai setelah perjanjian
dengan MMS macet lantas tidak diurus lagi oleh Pemkot Mataram. Ini juga
dimaksudkan supaya pihak ketiga tidak segampang itu menelantarkan lahannya.
''Jangan
atas dasar tidak mampu lantas membengkalaikan lahannya,'' cetusnya.
Pertanggungjawaban terhadap hal itu harus jelas. Di satu sisi Pemkot Mataram telah
mengeksposenya ke masyarakat. Tentu masyarakat akan bertanya seperti apa
kelanjutannya. Apalagi lahan itu diposisikan seperti lokasi proyek yang sedang
dikerjakan. Padahal sampai sekarang nihil aktivitas. Ismul berharap tidak ada modus
negatif di balik kesan menelantarkan lahan itu untuk keuntungan pihak tertentu.
Harus ada konsekuensi terhadap pihak-pihak yang menelantarkan lahan.
Perencanaan
tentu sudah dilakukan jauh-jauh hari. ''Inikan bukan barang yang jadi gitu aja,''
cetusnya. Kasus batalnya perjanjian Pemkot Mataram dengan pihak ketiga
terbilang yang kedua pascakejadian serupa pada proyek Ampenan Harbour. ''Jangan
sampai uang kita habis untuk kajian, tetapi tidak serius ditindaklanjuti oleh
pihak ketiga yang diberikan kepercayaan. Ismul berharap baik Bappeda maupun Dinas
PU Kota Mataram menjadikan hal-hal seperti itu prioritas.
Paling
tidak ada baliho khusus layaknya proyek yang sedang dikerjakan ataukah kondisi
sebaliknya. Sejatinya akan banyak dampak kalau pembangunan di sana terlaksana.
Tidak sebatas mampu menyerap tenaga kerja, juga akan berkontribusi terhadap
penambahan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Sayangnya, setelah masyarakat menyambut
baik pembangunan itu, ternyata ada pihak-pihak yang diduga tidak serius.
Untuk
mencegah hal itu, sambungnya, mestinya ada pakta integritas dengan pihak
investor. ''Tidak kemudian kita dianggap tidak tegas dalam hal ini,'' pungkasnya.
Jangan hanya satu pihak yang diuntungkan dalam persoalan ini, kedua belah pihak
harus sama-sama untung. Setelah kondisinya seperti sekarang ini, Ismul meminta
pihak-pihak terkait untuk tidak menomorduakan persoalan ini.
Ia
menekankan, Pemkot Mataram harus mendapat kejelasan dari investor. Kemudian
menjelaskan kembali kepada masyarakat. Sebab, anggaran sudah keluar hanya untuk
melakukan kajian. ''Ke depan kita harapkan lebih matang lagi. Jangan sekadar
seremonial gunting pita,'' pintanya. (fit)
Komentar