FRAKSI
PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram menyoroti banyak hal menyikapi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2014 dan nota
keuangan RAPBD perubahan Kota Mataram tahun anggaran 2015. Salah satunya adalah
pemberian honor tenaga konrak atau tenaga harian lepas yang disebut masih di
bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).
Juru
bicara Fraksi PDI Perjuangan Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., dalam
pemandangan umum fraksinya mengungkapkan, selain tenaga kontrak dan THL, PTT
(Pegawai Tidak Tetap), termasuk insentif kepala lingkungan serta kader Posyandu
juga masih di bawah UMK. Dikonfirmasi Suara
NTB di ruang kerjanya, Fuad menyayangkan pemerintah kerap menekankan kepada
para pengusaha supaya membayar gaji karyawan sesuai UMK.
Sementara
di internal pemerintah sendiri, Fuad melihat masih ada pemberian upah honor
maupun insentif jauh di bawah UMK. ‘’Masih banyak kami lihat yang mendapat upah
atau honor cuma Rp 600 ribu per bulan,’’ sesalnya. Padahal, seperti diketahui
UMK Mataram tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 1.405.000. Pemberian upah ataupun
honor yang berkisar antara Rp 600 ribu – Rp 700 ribu, jelas masih di bawah
standar.
‘’Kami
prihatin,’’ akunya. Anggota Komisi I ini berharap ke depan ada formulasi yang
tepat bagaimana supaya pegawai honor, THL, PTT, kepala lingkungan maupun kader
Posyandu agar mendapat upah atau honor sesuai UMK. ‘’Mereka ini yang justru
harus diperhatikan karena di lapangan kami melihat, mereka inilah yang banyak
bekerja,’’ ujarnya.
Fuad
menilai THL, kepala lingkungan maupun kader Posyandu merupakan personel garda
terdepan yang membantu mensukseskan program-program pemerintah. Mantan kepala
lingkungan ini membeberkan saat ini insentif kepala lingkungan sekitar Rp 800
ribu. Ke depan nominal ini diharapkan segera dilakukan penyesuaian mengacu
kepada UMK.
Banyak
tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh kepala lingkungan dan juga kader
Posyandu. Ia mencontohkan banyak kasus gizi buruk yang terungkap dari kegiatan
rutin kader Posyandu. ‘’Kader Posyandu ini terus mencari dan mendata mana
ibu-ibu yang memiliki anak balita. Ini yang membuat kami prihatin,’’
pungkasnya. (fit)
Komentar