DAERAH yang mengalami kekurangan air bersih
nampaknya terus bertambah. Setelah sebelumnya 4.000 jiwa lebih warga yang
mendiami tujuh dusun di bawah kaki Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Utara
(KLU), mengalami kesulitan air bersih menyusul kekeringan yang melanda daerah
itu, kasus serupa juga terjadi di Jerowaru, Lombok Timur. Dinas Sosial
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) Provinsi NTB menerima laporan
dari Lombok Timur (Lotim), sebanyak lima desa yang terdiri dari belasan dusun
kekurangan air bersih.
Meluasnya kasus kekurangan air bersih ini harus
menjadi perhatian serius dari pemerintah. Apalagi pengakuan dari warga Dusun
Batu Jompang Desa Sesait, Rosiadin bahwa kesulitan air bersih ini sudah mereka
alami setiap tahun musim kemarau. Sayangnya perhatian dari Pemkab Lombok Utara
terhadap masalah ini dinilai tidak pernah ada.
Menurut dia, jika musim kemarau tiba warga yang
ada di tujuh dusun, yakni Dusun Lekok Are, Pansor Tengak, Pansor Bat, Sangiang,
Aur Kuning, Kebaloan (Desa Sesait) dan Dusun Kelanjuan Desa Gumantar Kecamatan
Kayangan hanya bergantung pada satu mata air yang berada di Dusun Sekeper Desa
Santong.
Sikap cuek Pemkab KLU, cukup disesalkan.
Pasalnya, kekurangan air bersih yang dialami warga dapat dikatakan merupakan fenomena
tahunan setiap kali tibanya musim kemarau. Mestinya Pemda KLU bisa lebih peka
terhadap persoalan ini. Apa yang menjadi permintaan warga setempat, yakni
pengadaan pipa untuk mengalirkan air ke tempat penampungan sebelum dialirkan ke
rumah-rumah warga. Pasalnya, saat musim kemarau, praktis warga di tujuh dusun
tersebut hanya mengandalkan satu
mata air yang berada di Dusun Sekeper Desa Santong.
Warga yang masih di hadapkan pada persoalan yang
sama mengindikasikan minimnya perhatian Pemda KLU terhadap persoalan itu.
Karena sudah menjadi persoalan rutin, seharusnya ada langkah antisipasi yang
diambil Pemda KLU. Salah satunya seperti usulan warga untuk pengadaan pipa.
Jangan sampai persoalan ini menjadi komoditi politik. Apalagi Desember mendatang
KLU bersama enam kabupaten/kota lainnya akan menggelar Pilkada.
Demikian pula dengan Anggota DPRD NTB, M.Hadi Sulton diharapkan tidak sekadar
prihatin. Artinya, sebagai wakil rakyat yang mendengar langsung apa yang
menjadi keluh kesah masyarakat, diharapkan mampu memperjuangkan bagaimana
supaya masyarakat tujuh dusun di KLU itu, tidak lagi kesulitan mendapatkan air
bersih di musim kemarau.
Jika Pemda KLU
tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat, seperti yang sedang hangat diperbincangkan
saat ini, anggota Dewan bisa memanfaatkan dana aspirasinya untuk hal tersebut. Demikian
pula dengan Pemprov NTB, harus segera dilakukan langkah antisipasi. Misalnya
dengan mendistribusikan truk pengangkut air supaya bisa memenuhi kebutuhan air
bersih bagi warga di daerah-daerah yang sudah mengalami kekeringan. Terlebih
Pemda KLU harus lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan warga. Jangan
sampai karena sibuk berpolitik, urusan warga dikesampingkan. (*)
Komentar