Terkait Pembangunan Rusunawa Amikom

SB: Saya Tidak Pernah Bawa Nama Institusi

Mataram (Suara NTB) –

Oknum anggota DPRD Kota Mataram, SB yang dituding warga membekingi pembangunan Rusunawa Amikom, akhirnya angkat bicara ihwal persoalan tersebut. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, SB membantah kalau pihaknya menjadi beking untuk memuluskan pembangunan Rusunawa Amikom.

SB juga menegaskan, dirinya tidak pernah membawa-bawa nama institusi dalam hal ini DPRD Kota Mataram dalam pertemuan terkait pembangunan Rusunawa berlantai empat itu. Justru, kata SB, dalam pertemuan tersebut kapasitasnya sangat jelas sebagai Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Kekalik Jaya. Sehingga ia merasa perlu meluruskan apa yang disampaikan warga.

SB mengaku, dirinya sudah dihubungi anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra untuk mengkonfirmasi perannya dalam pertemuan itu. Unsur pimpinan Komisi III DPRD Kota Mataram ini menjelaskan bahwa tanggal 18 Juni 2015 lalu, dirinya diundang Lurah Kekalik Jaya untuk menghadiri pertemuan di rumah salah seorang warga bernama H. Marzuki.

Dalam pertemuan itu, Lurah Kekalik Jaya Faturrahman menyampaikan bahwa pembangunan rusunawa itu merupakan program dari pemerintah pusat. Amikom dalam hal ini sebagai penerima. ‘’Itu Pak Lurah yang menyampaikan. Bahwa Amikom mendapat hibah pembangunan Rusunawa dari Kemenpera sebanyak empat tingkat,’’ tuturnya. Rusunawa ini diperuntukkan bagi mahasiswa.

Memang, lanjut SB, Lurah Kekalik Jaya sempat mensosialisasikan pembangunan rusunawa itu kepada warga, tetapi ditolak warga. Lurah bercerita sudah empat kali melakukan pertemuan dengan warga. ‘’Jadi di sana, saya tidak pernah menyebutkan diri saya sebagai anggota Banggar. Pak Lurah memperkenalkan saya sebagai Ketua LPM yang juga anggota Dewan dan Banggar DPRD Kota Mataram,’’ terangnya.

Pertemuan yang berikutnya tidak dihadiri warga yang berkeberatan itu menyimpulkan bahwa delapan poin yang dipersoalkan itu, tidak terlalu prinsip. Seperti takut tidak kebagian sinar matahari dan sebagainya. Terkait kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian warga yang memiliki usaha kos-kosan, menurut SB, Direktur Amikom Mataram sudah menjelaskan bahwa mahasiswa yang bias tertampung di rusunawa itu tidak lebih dari 150 orang. Sementara Amikom memiliki 1.600 mahasiswa. (fit)