Mataram
(Suara NTB) –
Kerja
cepat DPRD Kota Mataram membuahkan hasil telah rampungnya pembahasan perubahan
RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2015. Rapat gabungan komisi dengan TAPD (Tim
Anggaran Perintah Daerah) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Mataram, H.
Didi Sumardi, SH., Selasa (4/8) menandai rampungnya pembahasan tersebut.
Ketua
DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi yang membuka rapat gabungan komisi dengan
TAPD langsung mempersilahkan Ketua TAPD Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM.,
untuk menjawab pointer pertanyaan yang diajukan oleh gabungan komisi sehari
sebelumnya. Dari dua hari yang dijadwalkan, Selasa (4/8) dan Rabu (5/8), DPRD
Kota Mataram merampungkan pembahasan perubahan RAPBD Kota Mataram 2015 dengan
agenda gabungan komisi dengan TAPD Kota Mataram dalam satu hari.
Selasa
kemarin, Ketua DPRD Kota Mataram memaksimalkan pembahasan hingga sekitar pukul
14.30 Wita. Jeda pembahasan hanya sekitar 30 menit guna member kesempatan kepada
setengah lebih anggota DPRD Kota Mataram salat dan makan siang, kemudian
pembahasan kembali digenjot. Sebanyak 36 poin pertanyaan diselesaikan TAPD
dalam dua sesi hari itu juga.
Terkait
pertanyaan program/kegiatan yang bersifat urgen untuk dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan guna peningkatan pelayanan, menurut
Ketua TAPD yang juga Sekda Kota Mataram, HL. Makmur Said, dalam APBD-P 2015
kegiatan tersebut dialokasikan pada beberapa SKPD guna menunjang kegiatan
pelayanan kepada masyarakat. Ia mencontohkan pengadaan belanja modal komputer
pada beberapa kecamatan dan kelurahan guna menunjang peningkatan pelayanan PBB.
Mengenai
penambahan ataupun pengurangan anggaran dalam rancangan perubahan APBD Kota
Mataram 2015 dilakukan guna peningkatan efisiensi dan efektivitas
program/kegiatan dengan melakukan penajaman. Seperti, untuk pengurangan belanja
tidak langsung (gaji) acress 2 persen guna menutupi penambahan kegiatan yang
harus dilaksanakan. Misalnya hibah kepada KPU, Panwaslu, hibah pengamanan
Pilkada kepada Polres dan Kodim. Sedangkan pengurangan belanja langsung
dilakukan karena perpindahan kode rekening yang bersumber dari rekomendasi BPK
yaitu belanja jasa pihak ketiga untuk insentif dialihkan ke belanja tidak
langsung.
Penambahan
pada kegiatan melalui pengalihan dari belanja tidak langsung diantaranya untuk
kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan dana sisa tender.
Terkait perlunya ada penambahan anggaran Satpol PP untuk mendukung kinerja
mereka, Makmur Said mengatakan, pada prinsipnya Pemkot Mataramsetuju dengan
usulan tersebut. Untuk APBD perubahan ini, telah dilakukan penambahan anggaran
Satpol PP digunakan untuk kegiatan peningkatan Kamtibmas, penambahan sarana
prasarana kendaraan Satpol PP.
Terkait
anggaran belanja ATK yang selalu ada dalam kegiatan, sesuai dengan prinsip
anggaran kinerja yang menekankan pada proses input, output sampai dengan
outcame pada program/kegiatan sehingga setiap kegiatan dibutuhkan output
pelaporannya yang membutuhkan ATK dan belanja fotokopi. Dikatakan Sekda, saran
terhadap honorarium dan upah lembur diterima.
‘’Akan
tetapi kami perlu memverifikasi lebih mendalam hal ini. Karena
honorariumterhadap honor petugas kebersihan Dinas Kebersihan, honor kebersihan saluran
drainase dan sungai pada Dinas PU, honor tenaga kebersihan taman pada Dinas
Pertamanan dalam kode rekening tersebut,’’ terangnya. Pada poin 6 Sekda
menjawab bahwa anggaran untuk tambahan ruang kelas III dianggarkan dalam APBD
murni sebesar Rp 21.750.000.000 sedangkan untuk anggaran senilai Rp 5 miliar
dalam APBD perubahan dialokasikan untuk alkes sebagai kelengkapan gedung rawat
inap yang dibangun.
Sementara
itu pengalokasian dana BLUD sebesar Rp 4,6 miliar merupakan silpa 2014 dan
dialokasikan kembali untuk jasa medis, tenaga medis pengadaan obat/farmasi,
penyediaan barang habis pakai medis, penggantian suku cadang alkes,
pemeliharaan alkes dan biaya peningkatan mutu penunjang medik. Masih soal
kesehatan, terkait anggaran program JKN bahwa selurtuh puskesmas di Kota
Mataram telah dialokasikan seluruh anggaran untuk pelaksanaan program JKN.
Penerimaan anggaran JKN untuk masing-masing puskesmas dengan jumlah yang
bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan jumlah penduduk yang
dilayani atau perbedaan cakupan kunjungan/layanan di puskesmas tersebut. ‘’dana
JKN adalah kapitasi yang bersifat transito.
Untuk
alat bantu pernafasan (neburizer), kata Sekda akan dipenuhi melalui alokasi
DBH-CHT yang berdasarkan pada tingkat kunjungan di masing-masing pustu. Mengenai
komunikasi dan koordinasi, ke depan tidak hanya dilakukan oleh Dinas
Pariwisata, tetapi oleh seluruh SKPD lingkup Kota Mataram agar terjalin
kerjasama yang baik. Sementara itu mengenai capai APBD 2015, sampai dengan
akhir Juli 2015 mencapai 42,65 persen. Dimana sebagian besar dari kegiatan yang
bersifat rutin. Sedangkan untuk belanja modal masih dalam proses tender
meskipun saat ini sudah ada beberapa yang menandatangani kontrak.
Mengenai
DAK Rp 50 miliar digunakan untuk pemeliharaan berkala dan peningkatan atau
perbaikan jalan yang merupakan kewenangan Pemkot Mataram yang telah masuk dalam
surat keputusan Walikota atau formulir K-1. Jalan-jalan tersebut sebagian
merupakan jalan kota yang berlokasi pada kawasan pemukiman. Selain itu, telah
diterbitkan keputusan Walikota Mataram nomor 1053/IX/2014 tanggal 22 September
2014 tentang penetapan status ruas jalan dalam jaringan jalan kota di Kota
Mataram. ‘’Jalan ini juga telah dilakukan proses tender,’’ sebut Sekda.
Ditambahkan
Sekda, Form K-1 merupakan formulir yang mencantumkan nomor ruas jalan, nama
ruas jalan, jenis permukaan serta lokasi jalan dan merupakan jalan yang menjadi
kewenangan Pemkot Mataram. Penanganan jalan lingkungan dilakukan sesuai dengan
tingkat urgensi penanganan dan berdasarkan hasil MPBM. Terkait komitmen Pemkot
Mataram terhadap LHP BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2014, bahwa
persentase penyelesaian atau operasi tindak lanjut terhadap LHP BPK adalah
tertinggi se-Provinsi NTB. Bahkan melebihi Provinsi NTB dengan capaian 89,89
persen. ‘’Meski demikian, kami akan tetap meningkatkan penyelesaian rekomendasi
LHP BPK secara keseluruhan,’’ tandas makmur Said. (fit/*)
Komentar