Harus Ada Skala Prioritas

HM. Husni Thamrin

NIHILNYA anggaran pembuatan Perwal yang mestinya tercantum di masing-masing SKPD, disesalkan Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd. Apalagi pada jawaban  eksekutif disebutkan bahwa belum tersedianya anggaran pembuatan Perwal di masing-masing SKPD, tetapi alokasi anggaran yang tersedia pada Bagian Hukum setda Kota Mataram diperuntukkan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang sifatnya sangat terbatas.

''Artinya harus ada skala prioritaslah. Mana Perda-Perda yang paling mendesak, harus diutamakan,'' pintanya. Kondisi ini, lanjut Husni, akan dikomunikasikan dengan Bagian Hukum Setda Kota Mataram supaya menyelesaikan terlebih dahulu Perwal yang mendesak seperti Perwal terkait Perda Miras dan juga Zakat. ''Ini memang harus dieksekusi,'' imbuhnya.

Dalam hal ini, Bagian Hukum diyakini paling mengetahui mana Perda yang Perwalnya harus cepat disusun. ''Kalau bagi kita (Banleg, red) kita minta dianggarkan,'' katanya. Sehingga Perda bisa dijalankan dengan maksimal. Ia mencontohkan Perda Miras yang notabene Perda inisiatif DPRD Kota mataram sebetulnya sangat mendesak dibuatkan Perwal.

Sebab, banyak tindak kriminal yang dilatarbelakangi minuman keras tradisional yang diduga masih diperjualbelikan secara bebas. Husni menyebut, masih maraknya peredaran miras tradisional yang dijual bebas, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan terhadap Perda itu.

Husni Thamrin mengakui ada ketidakseimbangan antara kecepatan Dewan membahas Perda, baik yang berasal dari eksekutif maupun Perda yang berasal dari hak inisiatif Dewan. Politisi PPP ini mendesak Perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol segera dibuatkan regulasi pendukung berupa Perwal.

Kendati Perwal yang menjadi payung hukum pelaksanaan Perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol belum ada, namun mestinya hal itu bukan menjadi kendala bagi SKPD terkait untuk melakukan pengawasan. Toh, lanjut Husni, Perda itu sudah sah menjadi dasar hukum bagi pihak-pihak terkait seperti kepolisian maupun Satpol PP untuk melakukan tindakan di lapangan.

‘’Kita sudah sering mengundang eksekutif untuk kita berikan interval untuk guna mengeksekusi tapi ya itulah kendalanya, mereka itu belum bisa maksimalkan,’’ ucapnya. (fit)