Hibah Anggaran Pilkada akan Jadi Silpa
Mataram
(Suara NTB) -
DPRD
Kota Mataram dipastikan akan tetap membahas tambahan anggaran penyelenggaraan
Pilkada Kota Mataram sebagaimana diminta KPU Kota Mataram. Ketua Komisi IV DPRD
Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., menegaskan pihaknya akan tetap meloloskan
tambahan anggaran untuk penyelelenggaraan Pilkada, meskipun tidak ada satu
pihakpun yang dapat memastikan bahwa Pilkada akan terselenggara tahun ini atau
justru ditunda hingga 2017 mendatang.
''Bagaimanapun
APBD inikan untuk rakyat dan anggota Dewan yang duduk di DPRD bukan lagi milik
parpol, melainkan milik rakyat,'' ucapnya. Sementara itu, menurut Wakil Ketua
DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH tidak ada masalah kalau tambahan anggaran Pilkada
Kota Mataram yang diminta KPU Kota Mataram. Apalagi pembahasan anggaran Pilkada
telah diagendakan sebelumnya.
''Instrumen
APBD memang seperti itu,'' cetusnya. Manakala APBD perubahan sudah diketok dan
disahkan, lantas Pilkada urung dilaksanakan misalnya, maka tambahan anggaran
Pilkada itu sudah pasti akan menjadi Silpa. Demikian pula tambahan anggaran
yang direncanakan akan diusulkan dalam APBD Kota Mataram tahun anggaran 2016,
juga belum bias dipastikan ada.
Sebab,
tambahan angggaran yang rencananya akan diusulkan dalam APBD 2016 adalah
anggaran untuk antisipasi manakala ada sengketa Pilkada. Muhtar mengulas,
khusus untuk anggaran Pilkada Kota Mataram, Dewan telah menyetujui hibah Rp 11
miliar dari total Rp 21 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Kota Mataram oleh KPU
Kota Mataram.
Sehingga,
dalam perubahan APBD Kota Mataram 2015 Dewan kembali menganggarkan. Sisanya
rencananya akan dianggarkan dalam APBD Murni 2016. Menurut Muhtar, tambahan
anggaran baik Rp 5 miliar pada perubahan APBD Kota Mataram 2015 maupun Rp 6
miliar pada APBD murni 2016, belum terlalu mendesak. Apalagi melihat kondisi
yang berlangsung saat ini.
‘’Gunakan
saja dulu yang Rp 11 miliar itu. Masak sudah habis,’’ tanyanya. Muhtar
memperkirakan Dewan akan merampungkan terlebih dahulu perubahan APBD Kota
Mataram 2015, kemudian baru masuk dalam pembahasan KUA PPAS RAPBD 2016. (fit)
Komentar