 |
Ismul Hidayat |
SEKRETARIS
Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengungkapkan kekecewaannya atas
sikap SKPD yang menjadi mitra komisi yang membidangi masalah pembangunan itu. ‘’Jadi
dalam beberapa kali pemanggilan SKPD yang hadir justru diwakilkan oleh kepala
bidang,’’ kata Ismul dalam rapat gabungan komisi di ruang rapat DPRD Kota
Mataram, Senin (3/8) kemarin.
Praktis,
ketidakhadiran kepala SKPD yang lantas hanya mengutus kepala bidang, tidak
sepenuhnya mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan anggota Dewan. ‘’Alasan
kepala bidang, nanti kami sampaikan,’’ cetus Ismul mencontohkan ucapan kepala
bidang yang kerap mewakili kepala dinas yang tidak memenuhi undangan Komisi III
itu.
Dikatakan
Ismul, dalam pembahasan perubahan APBD Kota Mataram, tentu tidak banyak hal
yang bisa dilakukan Komisi III. Karena, SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi
III belum menyerahkan DPA. ‘’Itu kami harapkan harus diserahkan,’’ pintanya. Apalagi,
lanjut politisi PKS ini, salah seorang kepala Dinas seperti dilansir Suara NTB sebelumnya mengatakan, jika
ingin mendapatkan data jalan, harus bersurat kepada SKPD bersangkutan.
Kalau
memang demikian aturannya, ia mengharapkan pimpinan DPRD Kota Mataram
memfasilitasi Komisi III untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Karena anggota
Dewan merupakan pejabat representatif masyarakat, SKPD harus memahami tingginya
tuntutan masyarakat kepada Dewan. Sebab, selama ini, pelayanan oleh SKPD-SKPD
dinilai masih sangat minim.
‘’Kalau
kita mau buka, sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan
kepada masyarakat,’’ tandasnya. Namun demikian, yang disesalkan Ismul, kemitraan
antara Dewan dengan SKPD masih terkesan dinomorduakan. Sehingga anggota Dewan
dari dapil Selaparang ini meminta Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH
agar memastikan bahwa antara Dewan dan eksekutif adalah mitra kerja.
Komentar