 |
WAKIL
Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., tidak setuju jika ada pendapat yang
mengatakan bahwa capaian APBD Kota Mataram 2015 yang tercatat 42,65 persen per
akhir Juli dikatakan mendekati ideal. Justru, sampai akhir Juli serapan minimal
60 persen. ''Atau paling tidaklah setengahnya,'' cetus Muhtar menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram Kamis
(6/8).
Dengan
serapan 60 persen sampai dengan akhir Juli, selanjutnya SKPD bisa bekerja
normal dan tidak terlalu ngoyo atau
memaksakan diri. Misalnya SKPD yang memiliki program fisik. Selama ini seolah
sudah menjadi tradisi program fisik banyak yang terpaksa dikebut pengerjaannya
pada menjelang akhir tahun. ''Itu yang sering terjadi di Mataram, sehingga
kualitasnya dipertanyakan,'' ujar Muhtar.
Politisi
Gerindra ini mengaku heran atas lambannya SKPD mengeksekusi apa yang telah
diprogramkan. ''Anggaran sudah disiapkan, tinggal dikerjakan saja,''
pungkasnya. Muhtar menyayangkan perpanjangan waktu atau addendum terkesan
menjadi hal yang biasa. Seharusnya, cara-cara seperti ini sudah harus
ditinggalkan.
Muhtar
mengatakan pihaknya menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. ''Image atau mental yang seperti itu
harus diubah. Jangan itu saja yang jadi persoalan,'' tandasnya. Ia berharap
dengan kerja serius SKPD, serapan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 bisa
mencapai target. Karenanya, ia mendorong SKPD memanfaatkan sisa waktu yang ada
untuk memaksimalkan serapan anggaran.
Meskipun
per tanggal 11 Agustus nanti, kepemimpinan Kota Mataram dibawah Penjabat
Walikota namun SKPD diminta tetap fokus menyelesaikan program mereka. Siapapun
yang memimpin Kota Mataram, SKPD harus tetap loyal. ''SKPD ini harus
menunjukkan netralitasnya,'' kata Muhtar.
Muhtar
mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan dalam masa transisi
pemerintahan ini. ''Dalam empat bulan kita akan lihat birokrasi ini seperti
apa,'' ucapnya. Jangan sampai ada SKPD yang menunjukkan sikap tidak bersahabat
dengan pimpinan daerah sehingga bisa berpengaruh terhadap capaian APBD Kota
Mataram.
''Kalau
ada SKPD yang seperti itu, payah juga birokrasi,'' tuturnya. Dalam hal ini,
kata Muhtar, mutlak diperlukan peranan Sekda Kota Mataram selaku pimpinan di
jajaran PNS. (fit)
Komentar