Pascapenolakan Tiga Fraksi

Pembahasan RAPBDP Tetap Berjalan


Mataram (Suara NTB) -
Pascapenolakan tiga fraksi masing-masing fraksi PDIP, Demokrat dan Gerindra, pembahasan rencana perubahan APBD Kota Mataram, tetap berlanjut. Bahkan, pembahasan di internal komisi telah dimulai sejak Kamis (30/7).

Sesuai jadwal, kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. Noer Ibrahim, Jumat (31/7) pembahasan internal komisi dilakukan selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu (1/8) hari ini. ‘’Kemarin (Kamis, red) kami melakukan pembahasan di internal komisi sampai jam setengah tiga sore,’’ akunya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Parhan, SH. ‘’Pembahasan tetap berjalan normal,’’ katanya. Pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Mataram dilakukan marathon. Setelah rampung pembahasan di internal Komisi Sabtu hari ini. Senin (3/8) nanti, pembahasan dilanjutkan dengan agenda gabungan komisi.

Setelah itu Selasa (4/8) dan Rabu (5/8) pembahasan langsung dilakukan bersama eksekutif. Parhan mengaku ada beberapa poin yang akan dimintakan penjelasan kepada eksekutif saat gabungan Komisi dengan eksekutif nanti. Namun demikian, politisi PKS ini enggan menyebutkan hal apa yang akan diminta klarifikasi kepada pihak eksekutif itu.

Ditanya mengenai nominal APBD murni 2015 yang menjadi kelanjutan perubahan APBD Kota mataram yang dibahasnya, Parhan menegaskan bahwa semua Komisi membahas APBD Kota Mataram dengan versi Rp 1,117 triliun lebih. ‘’Karena ini yang telah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif,’’ tandasnya.

Pantauan Suara NTB di DPRD Kota Mataram, pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 memang telah berjalan sejak Kamis. Jumat kemarin juga pembahasn yang sama juga Nampak dilakukan oleh semua komisi. Hanya saja, suasanya terlihat lebih sepi karena nihilnya tiga fraksi yang menolak melanjutkan pembahasan rancangan perubahan APBD Koata Mataram.

Di Komisi II, pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Mataram hanya dilakukan oleh lima anggota Komisi yang membidangi masalah keuangan itu. Lima anggota Komisi II itu masing-masing Drs. H. Noer Ibrahim, Abdul Malik, S.Sos., Akhmad Khulaifi, Akhmad Azhari Ma’aruf dan Misban Ratmaji. Kelima anggota Komisi II ini berasal dari Fraksi Golkar, PPP, Gerakan Nurani Bangsa dan Fraksi Keadilan.


Sementara di Komisi I, dari lima anggota Dewan yang seharusnya melanjutkan pembahasan, hanya terlihat Parhan, SH., dari Fraksi Keadilan. (fit)

Komentar