PEMKOT
Mataram nampaknya harus mulai memikirkan nasib angkot atau yang biasa disebut
bemo kuning. Sebab, jika benar 20 unit bus bantuan dari pemerintah pusat itu
tiba dan beroperasional di Kota Mataram, bias menjadi ancaman serius bagi
kelangsungan bemo kuning. Bagaimana tidak, jauh sebelum adanya wacana soal
bantuan bus itu, kondisi bemo kuning di Kota Mataram ibarat pepatah hidup segan
mati tak mau.
Semakin
tingginya kepemilikan kendaraan pribadi menjadi salah satu faktor berkurangnya
minat masyarakat terhadap moda transportasi umum itu. Dulu, bemo kuning menjadi
salah satu angkutan umum yang cukup menjadi primadona di Kota Mataram. Seiring
dengan perkembangan alat transportasi di samping kemapanan ekonomi masyarakat, penggunaan
bemo kuning berangsung-angsur mulai ditinggalkan.
Hanya
yang masih setia menggunakan bemo kuning adalah para siswa. Itupun hanya
sebagian kecil saja. Sebab, Siswa SMA bahkan SMP di Kota Mataram banyak yang
sudah membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Selain itu tidak sedikit pula
pelajar yang dijemput orang tuanya. Kondisi ini membuat keberadaan bemo kuning di
Kota Mataram semakin memprihatinkan.
Ditambah
lagi dengan akan adanya bantuan 20 bus dari pemerintah pusat, diperkirakan akan
membuat nasib bemo kuning tidak menentu. Oleh karena itu, Pemkot Mataram dalam
hal ini Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram
diharapkan mengambil langkah cepat yang tentunya tidak merugikan salah satu
pihak. Baik pengelola bus bantuan itu nantinya, terlebih para pengusaha bemo
kuning.
Mencermati
perkembangan Kota Mataram, sepertinya Dishubkominfo Kota Mataram tidak bisa
kaku mempertahankan trayek bemo kuning yang ada saat ini. Langkah antisipasi
sebelum beroperasinya 20 bus bantuan dari pemerintah pusat ini, harus digagas
mulai sekarang. Jangan sampai setelah bus itu beroperasi Pemkot Mataram belum
melakukan upaya apapun.
Yang
dikhawatirkan, jika rencana hadirnya 20 bus bantuan dari pemerintah pusat ini
tidak segera disosialisasikan, terutama kepada pengusaha angkot, bisa-bisa
berimbas pada penolakan bemo kuning. Hal ini dapat dipahami, masih cukup banyak
masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha angkot. Tidak saja pengusaha angkot itu sendiri tapi
juga para sopir dan juga pembantu sopir.
Kebijakan
yang paling mungkin dan masuk akal yang bisa dilakukan Pemkot Mataram melalui
Dishubkominfo Kota Mataram adalah menata trayek yang adil bagi bemo kuning dan
bus tersebut. Jangan sampai akibat pengaturan trayek yang keliru berpotensi
menimbulkan gesekan di lapangan antara pengusaha angkot dengan bus tersebut. Wacana
yang pernah dilontarkan Dishubkominfo Kota Mataram menjadikan angkot sebagai kendaraan
carteran juga bisa menjadi alternatif bagi pengusaha angkot. Dengan catatan, tarif
juga harus diatur, sehingga dalam praktiknya nanti pemilik angkot tidak
memasang tarif sesuka hatinya. (*)
Komentar