 |
KETUA
Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, Drs. Ketut Sugiarta menyayangkan masih
banyaknya kawasan kumuh di Kota Mataram. Seperti pengakuan Kepala Dinas PU Kota
Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura bahwa Mataram memiliki 800 hektar kawasan kumuh.
''Ini cukup besar dan harus menjadi perhatian bersama,'' katanya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (8/8).
Pasalnya
Mataram bukanlah kota yang teramat luas sehingga Pemkot Mataram kesulitan
melakukan pengawasan. Yang menjadi kekhawatiran pihaknya, kata Ketut Sugiarta,
keberadaan kawasan kumuh jelas berimplikasi pada kesehatan masyarakat yang
mendiami kawasan tersebut. Menurutnya, salah satu penyebab mengapa penanganan
kawasan kumuh terkesan stagnan atau jalan di tempat lantaran program yang
dicanangkan dengan pelaksanaan di lapangan sering tidak sesuai.
Kondisi
berbedanya program dan pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari pendataan.
''Kita lemah di pendataan. Ini yang salah satunya perlu kita tingkatkan,
menyajikan data sesuai kondisi riil di lapangan,'' pungkasnya. Di Mataram,
lanjut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini, lemahnya pendataan kerap
berimplikasi pada bantuan yang tumpang tindih.
Menurut
Ketut Sugiarta untuk mengantisipasi tumpang tindih bantuan, mestinya pendataan
dilakukan melalui Kepala Lingkungan. Ia mengatakan manajemen penanganan kawasan
kumuh di Kota Mataram harus dibenahi. Sebab banyak kasus pemberian bantuan yang
dinilai salah sasaran. ''Seperti bantuan pemasangan sambungan air minum gratis.
Dalam satu rumah ada yang dapat sampai empat orang. Sementara di rumah lain
yang seharusnya dapat, justru tidak dapat. Ini karena apa kalau bukan karena
pendataan yang keliru,'' terangnya.
Ketut
Sugiarta mengingatkan jangan sampai program penanganan kawasan kumuh menjadi
bagian dari program copy paste.
Intinya harus ada keterbukaan dan juga supervisi dalam pelaksanaan program
penanganan kawasan kumuh ini. Dikatakannya, ada tiga hal mendasar yang menjadi
penyebab utama belum berhasilnya penanganan kawasan kumuh. Pertama, pendataan
yang lemah, kedua program yang tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan
dan ketiga kurangnya kordinasi dan komunikasi dengan Pemprov NTB.
Disamping
itu, Pemkot Mataram juga dinilai minim inovasi. Mestinya, kata Ketut Sugiarta
tiap-tiap lingkungan punya inovasi bagaimana mengajak masyarakat berbuat
maksimal untuk bersama-sama membersihkan lingkungan. ''Masyarakat ini perlu
diajak. Jangan hanya lip service
saja. Bila perlu anggaran untuk itu perlu diadakan di tiap-tiap lingkungan,''
pintanya. (fit)
Komentar