Risau Masa Depan Demokrasi, Ajak Wujudkan Pilkada Bermartabat
 |
| H. Didi Sumardi, SH |
Mataram (Suara NTB) -
Dinamika proses Pilkada (khususnya di Kota
Mataram) menimbulkan kerisauan akan masa depan demokrasi. Kerisauan ini juga
dirasakan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. ‘’Sampai dengan hari
ini, menjadi kerisauan saya sebagai Ketua DPRD Kota Mataram akan masa depan
demokrasi kita,’’ ujarnya saat wawancara khusus dengan Suara NTB di Mataram, Minggu (2/8).
Bagaimana tidak, banyak hal menjadi catatan yang
parameternya adalah sebuah harapan bagaimana membangun demokrasi yang baik.
Demokrasi yang bagaimana bisa menjadi sarana untuk membangun nilai-nilai
kebaikan yang maslahat bagi masyarakat dan bukan yang membawa kemudaratan. Output yang diharapkan, kata H. Didi
Sumardi, bagaimana terbangunnya suatu sistem demokrasi Pancasila yang berketuhanan,
berkemanusiaan, berkerakyatan, berkeadilan dan juga memperkuat semangat
persatuan.
Semua itu merupakan nilai-nilai yang sangat
dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa dan negara kita. Sebagai refleksi,
lanjut H. Didi Sumardi, apakah proses yang sudah dan sedang berjalan adalah
sesuatu yang dapat mentransformasikan nilai-nilai positif dan edukatif kepada
masyarakat. Pilkada sebagai sebuah sistem demokrasi harus dibangun di atas
nilai-nilai tersebut secara rasional dan konstitusional.
Namun faktanya proses dan dinamika yang terjadi
cenderung mencerminkan sesuatu yang tidak rasional. ‘’Tidak mungkin sistem
berdemokrasi akan terbangun baik di atas ketidakrasionalan, prakmatisme dan
hanya pada tataran membangun image
secara kamuflatif,’’ tegas H. Didi Sumardi. Banyak hal yang kontradiktif dan
kontraproduktif yang mengemuka dalam tataran wacana maupun langkah nyata. ‘’Kita
bisa cermati bagaimana seorang yang memiliki tanggung jawab sebagai pembina
politik daerah berpikir dan bertindak seperti apa,’’ imbuhnya.
Padahal, kata orang nomor satu di DPRD Kota
Mataram ini, suksesnya Pilkada menjadi barometer kepemimpinan. ‘’Bagaimana
logikanya Pilkada malah berkecenderungan gagal atau mundur dengan retorika
konstitusi,’’ tegasnya. Belum lagi, kata H. Didi Sumardi, mencermati dinamika
politik yang bukan lagi menjadi rahasia umum apa motif di balik itu. Dia
melihat dengan dinamika Pilkada yang
kurang sehat, banyak diwarnai isu yang tidak sedap yang pada waktunya kalau
semangatnya tidak sehat akan terbuka vulgar ke publik. Dan ini tidak bermanfaat
malah justru berkontribusi negatif bagi terbangunnya sistem demokrasi yang
buruk.
‘’Disisi lain
pragmatisme politik tidak akan dapat mematangkan sistem demokrasi bahkan justru
itu sifnya destruktif,’’ demikian H. Didi Sumardi. Adanya suatu sistem juga
bagaimana menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan orang-orang yang baik,
berkualitas, berintegritas dan dicintai oleh masyarakatnya bisa dengan
mudah untuk menduduki jabatan publik. Demiķian juga setelah berhasil memimpin
dapat menjalankan dan mengakhiri tugas kepemimpinannya dengan baik. Tidak
banyak yang dapat diharapkan dari praktik-praktik seperti ini.
H. Didi Sumardi berpendapat
praktik menyesatkan tersebut tidak hanya sifatnya merusak dan merendahkan
masyarakat tetapi juga masuk katagori kejahatan politik. Untuk dapat mewujudkan
penyelenggaraan Pilkada yang baik sebagai bagian dari sistem demokrasi,
itu menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya para penyelenggara
pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya untuk bagaimana
institusi terkait dapat berfungsi secara proporsional. Hal ini perlu kerja
keras, kegigihan dan komitmen semua pihak. ‘’Mari kita wujudkan Pilkada yang
bermartabat yang berlandaskan pada nilai-nilai tersebut,’’ ajaknya.
H. Didi Sumardi meyakini bahwa masyarakat sudah cerdas melihat dan mendengar
atraksi politik yang dimainkan. ‘’Jangan dikira masyarakat tidak mencermati segala
trik dan intrik politik yang dimainkan. Kami berkeyakinan masyarakat akan
mengambil sikap pada waktunya sesuai dengan cara dan pilihannya menyikapi apa
yang dipertontonkan di muka publik,’’ katanya. Karena bagaimanapun, menggapai
sesuatu dengan tidak berkeringat, menghindari kompetisi dan memilih jalan
instan merupakan bentuk pragmatis politik yang kontraproduktif dari semangat
demokrasi. (fit)
Komentar