SEJAK
dilantik sebagai Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi.,
cukup banyak membuat program. Diantaranya lima hari kerja dan Jumat Bersih.
Untuk program Jumat Bersih ini, mengharuskan para ASN (Aparatur Sipil Negara)
lingkup Pemkot Mataram melakukan gotong royong.
Kebijakan
inipun mendapat tanggapan beragam dari kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota
Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (11/9) mengatakan, apapun yang
menjadikebijakan Penjabat Walikota Mataram harus disambut dengan baik. ‘’Selalu
kita berprasangka positif,’’ cetusnya. Jumat Bersih misalnya, tentu tidak bias
menyalahkan Penjabat Walikota atas kebijakan itu.
Kalaupun
ada agenda rapat di Hari Jumat, tentu harus dilakukan penyesuaian. ‘’Kalau itu
jalan, ini jalan, inikan indah sekali,’’ tutur Parhan. Hanya saja, sejauh ini
Penjabat Walikota Mataram memang belum pernah melakukan koordinasi dengan
kalangan DPRD Kota Mataram. Ia tidak menampik banyak anggota Dewan yang
mengomentari hal tersebut.
‘’Kalau
kita hanya melihat sisi negatifnya, kita tidak akan pernah puas. Tetapi kita
lihat sisi positif dari kegiatan ini. Alhamdulillah kita melihat di kelurahan
sampai tingkat kota, kerja bakti Hari Jumat itu tetap dilaksanakan,’’ terang
politisi PKS ini. Parhan berharap, tidak hanya program gotong royong setiap
Jumat yang berjalan lancer, program-program lainnyapun diharapkan berjalan.
‘’Sekarang
kita lihat sisi baiknya sajalah. Jangan kita terlalu ini tidak baik kemudian
kita tentang,’’ ujarnya. Dewan sebagai mitra pemerintah harus mendukung. Namun
demikian, kalau nantinya ada kegiatan Dewan yang melibatkan eksekutif, pihak
eksekutif juga tidak memandang Dewan sebelah mata.
‘’Mereka
juga harus menyambut kegiatan-kegiatan kita yang kaitannya dengan melibatkan
eksekutif,’’ imbuh Parhan. Di DPRD Kota Mataram pun, untuk kegiatan yang
melibatkan eksekutif pada Hari Jumat, jamnya harus disesuaikan. ‘’Mungkin kalau
kita undang terlalu pagi, tidak akan bisa hadir,’’ katanya. Tetapi kalau hal
ini dicermati oleh eksekutif, semua kegiatan dapat berjalan. Baik kegiatan di
eksekutif maupun kegiatan di DPRD Kota Mataram.
Toh,
lanjut Parhan yang diundang hanya beberapa orang saja. Sehingga mereka yang
diundang, sebaiknya diberi dispensasi untuk selesai gotong royong lebih awal
sehingga bisa menghadiri kegiatan di DPRD Kota Matara. (fit)
Komentar