KOMISI
IV DPRD Kota Mataram menyayangkan adanya temuan 17 kasus gizi buruk di Kota
Mataram. Apalagi Kota Mataram telah mencanangkan program menuju kota layak
anak. ‘’Kota (Mataram, red) ini kecil, di setiap lingkungan ada kader Posyandu
dan kader kesehatan, mestinya itu tidak terjadi,’’ sesal Wakil Ketua Komisi IV
DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menjawab Suara
NTB di Mataram, Minggu (11/10).
Dengan
banyaknya kader yang ada di tingkat lingkungan, mestinya Dikes (Dinas
Kesehatan) sebagai SKPD teknis bersinergi. ‘’Kalau itu sudah bersinergi,
apalagi setiap bulan atau setiap minggu diadakan Posyandu anak maupun lansia,
itu menjadi wadah informasi di lapangan,’’ terang Herman. Sebagai ibukota
provinsi dengan luas hanya 61,30 kilometer persegi, politisi Gerindra ini
menyayangkan munculnya kasus gizi buruk.
Herman
menyangkal minimnya insentif yang diberikan pemerintah kepada kader Posyandu
menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya kinerja para kader dalam
melakukan pendataan potensi kasus gizi buruk di Kota Mataram. Artinya Dikes
sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harusnya lebih care (peduli, red) terhadap kondisi
masyarakat. Mestinya, dari awalpun informasi tentang itu sudah harus
terdeteksi.
Kalaupun
yang ditemukan baru sebatas gejala gizi buruk, Dikes harusnya bisa lebih sigap.
Dalam hal ini, Dikes Kota Mataram harus lebih maksimal. ‘’Saya tidak
menyalahkan kader dan tidak mau menyalahkan kader,’’ imbuhnya. Karena
bagaimanapun, kader Posyandu tersebut statusnya adalah sukarelawan. Insentif
yang diberikan pemerintah kepada para kader ini juga masih sangat kecil.
‘’Jangan
sampai kesannya kita menyalahkan kader Posyandu,’’ katanya. Yang paling
disayangkan, menurut Herman, adalah kinerja Dikes Kota Mataram. Harusnya Dikes Kota
Mataram lebih fokus dan care terhadap
kondisi masyarakat. ‘’Tiap gang, tiap lingkungan masih bisa kita jangkau dalam
hitungan menit maupun jam,’’ demikian Herman.
Herman
mengimbau jajaran Dikes Kota Mataram untuk memperbaiki kinerja mereka. Anggota
Dewan dari dapil Sandubaya ini menegaskan kalau Dikes Kota Mataram hanya
mengandalkan kader saja, tentu tidak akan maksimal. ‘’Harusnya mereka pro
aktif. Jangan hanya menunggu dari kader saja. Bila perlu check and balance itu dipakai,’’ tandasnya. (fit)
Komentar