Sejumlah Program dalam APBDP 2015 Terbengkalai
Mataram
(Suara NTB) -
Solidaritas
Masyarakat dan Transparansi (Somasi) NTB, mengkritisi ketidakharmonisan antara
eksekutif dan legislatif. Pasalnya, ini berdampak terhadap alotnya pengesahan
APBDP 2015. Kisruh ini berimbas terbengkalainya program penting dalam APBDP
2015.
Divisi
Riset dan Anggaran Somasi NTB, Hendriadi Jamal, Selasa (13/10) menyarankan,
eksekutif dan legislatif harus bertemu menyamakan persepsi. Titik temu itu pun
bukan soal kompromi politik, tapi bagaimana anggaran dimanfaatkan demi
kepentingan publik.
Sejauh
ini, publik berpandangan sepihak bahwa alotnya pengesahan APBDP, karena ada
unsur politik. Sebab, inibaru pertama kali terjadi di Kota Mataram. Persoalan
ini bermula adanya perbedaan angka disinyalir menyimpang. "Dugaan saya
meski ada unsur politik," pungkasnya.
Namun
demikian, jangan mengorbankan kepentingan politik. Alternatifnya, kalau
ada penyimpangan serahkan ke proses
hukum. Secara administratif pembahasan APBDP berjalan dan diperecepat. Tentu
saja dengan memperhatikan pengelolaan anggaran yang baik, rasionalitas dan
transparan.
Mereka
mau tidak mau kata Hendri, eksekutif dan legislatif harus bertemu persamaan
perbedaan. Yang tidak bisa ditunda proyek pembangunan,karena harus dibiayai
dari anggaran belum bisa dieksekusi. "Boleh saja kontraknya jalan tapi
untuk membayar pakai apa," kritiknya.
Selain
itu, anggaran Pilkada mengandalkan APBDP dikhawatirkan mengganggu kualitas dan
tidak sebaik yang diharapkan. Beberapa biaya operasional pengamanan dan
pengawasan misalnya, jelas akan mengganggu tahapan.
Kapolres
Mataram, AKBP Heri Prihanto sempat mempertanyakan belum adanya kejelasan
anggaran pengamanan Pilkada. Biaya pengamanan sudah berjalan, pihaknya harus
berhutang atau menggunakan DPA Polres Mataram Rp 375 juta. Bukan saja
terkatung, anggaran pengamanan sebelumnya didapatkan Rp 1 miliar dipangkas Rp
750 juta.
Keluhan
sama dilontarkan warga Petenom Kelurahan Pagutan Timur, Ramli. Sebelumnya, warga
mengharapkan rencana pembangunan jalan masuk RTH oleh Pemkot Mataram bisa
terealisasi. Dia tidak mengetahui penyebab pastinya, tapi informasi didapatkan
pembangunan jalan itu seharusnya dikerjakan sebelum festival hortikultura
berlangsung. "Katanya sebelum kegiatan ini, tapi sampai sekarang tidak
ada," keluhnya.
Proyek
pembangunan jalan RTH Pagutan dengan nilai Pagu Paket Rp 7.519.105.000,
sebenarnya telah dimenangkan oleh PT. Sinarbali Binakarya dengan nilai penawaran
terendah Rp 3.228.601.000. Dalam perjalanan proyek ini tidak bisa dieksekusi,
karena harus menunggu pengesahan APBDP. Dan dialihkan untuk pembayaran gaji
honorer daerah dan tenaga kontrak.
Ketua
Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyarudin mengungkapkan, soal anggaran pengawasan
Pilkada Rp 2,5 miliar tidak berpengaruh terhadap APBDP. Sebab, anggaran
Panwaslu menggunakan Perwal Walikota Mataram sebelumnya. Ketua DPRD Kota
Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang dikonfirmasi terpisah mengaku, pihaknya
baru saja menggelar rapat pimpinan. Rapat yang berlangsung tertutup ini,
katanya, untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai hal. Termasuk di dalamnya
adalah persepsi terkait hasil supervisi BPKP atas APBD Kota Mataram tahun
anggaran 2015.
Didi
mengakui, pengesahan APBDP 2015 menjadi satu dari empat agenda mendesak yang
menjadi prioritas DPRD Kota Mataram. Dikatakan Didi, dalam rapim itu telah
disepakati untuk melanjutkan pembahasan APBDP 2015 sesuai draft raperda yang
disampaikan eksekutif. Draf inipun tentunya harus sesuai dengan hasil
supervisi. ‘’RAPBDP 2015 sampai sekarang belum kami terima,’’ akunya.
Namun
demikian, eksekutif menjanjikan akan mengajukan usulan RAPBDP 2015 dalam minggu
ini. Meski belum menerima draft RAPBDP 2015, namun Didi masih optimis APBDP
2015 akan mampu diselesaikan dalam pekan ini juga. ‘’Jadi APBDP 2015 ini adalah
pertaruhan nama baik serta harkat dan martabat pemerintah, termasuk Dewan,’’
tegasnya. (cem/fit)
Program
yang masuk dalam APBDP 2015
|
Nama
Program
|
Nilai
|
|
Tambahan
Hibah Dana Pilkada Kota Mataram
|
Rp
5 miliar
|
|
Hibah
anggaran untuk Panwaslu Kota Mataram
|
Rp
2,5 miliar
|
|
Anggaran
Pengamanan Pilkada Oleh Polres Mataram
|
Rp
1 miliar
|
|
Pembangunan
Jalan Masuk RTH Pagutan
|
Rp
4 miliar
|
|
Pengadaan
Chamber RSUD Kota Mataram
|
Rp
3,91 miliar
|
Komentar