Menurut Husni, sebetulnya Perda Hiburan tidak perlu ada.
Apalagi karaoke keluarga. ''Tidak ada itu istilah karaoke keluarga. Kalau
karaoke keluarga itu kan di rumah. Tidak harus di kafe, tidak harus di hotel,''
ujarnya. Sebab kalau sudah difasilitasi di tempat seperti kafe, hotel dan lain
sebagainya, cenderung akan terjadi penyimpangan.
Husni berpendapat masih ada peluang pihaknya untuk
membatalkan Perda Hiburan. ''Kan perda ini belum dibahas. Baru diumumkan ada
perubahan pajak hiburan,'' imbuhnya. Husni telah mengamanahkan kepada seluruh
anggota fraksi PPP agar berjuang untuk menghapus karaoke keluarga.
''Ndak perlu sudah ada karaoke keluarga. Karena itu lebih
banyak mudaratnya daripada manfaatnya,'' demikian Husni. Tidak hanya menghapus
pajaknya, PPP juga menyuarakan penghapusan karaoke keluarga dari bagian perda
hiburan.
Momentum perubahan perda hiburan dapat menjadi pintu
masuk penghapusan karaoke keluarga. Husni menegaskan, tidak terlalu penting
Pemkot Mataram mendapatkan PAD (Pendapat Asli Daerah) dari karaoke keluarga.
Apalagi sekarang ada keinginan Pemkot Mataram untuk menurunkan persentase
penerimaan pajak hiburan, khususnya karaoke keluarga.
Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini menyesalkan
kenyataan di lapangan. Sering dilakukan penertiban tetapi kenyataannya masih
banyak penyimpangan. Husni menganggap karaoke keluarga hanya sebatas istilah,
tetapi kenyataannya di karaoke keluarga kerap ditemukan wanita-wanita
berpakaian minim.
''Saya takut ini perubahan dari PSK ke Partner Song.
Jangan hanya perubahan istilah saja tapi praktiknya tidak berubah,'' katanya.
Karenanya PPP lebih setuju kalau karaoke keluarga dihapuskan. PPP, sambungnya
akan berjuang agar karaoke keluarga dihapuskan dari Perda Hiburan.
Pada bagian lain, PPP, kata Husni akan mempertanyakan seperti
apa pengawasan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif. ''Ternyata yang
menjadi Partner Song itu PSK - PSK yang masuk dari luar,'' tambahnya. (fit)
Komentar