ANGGOTA
Fraksi Demokrat DPRD Kota Mataram, Ehlas, SH., mengamini semakin tergerusnya
lahan pertanian di Kota Mataram. Faktor dominan yang menyebabkan tegerusnya
lahan pertanian di Kota Mataram, kata Ehlas, ‘’gampangnya’’ Pemkot Mataram
memberikan izin untuk membangun. Sehingga alih fungsi lahan dari pertanian ke
pembangunan fisik sulit terelakkan.
‘’Kalau
memang mau dikembangkan, kenapa sasarannya selalu lahan pertanian. Lebih baik
daerah-daerah pegunungan itu yang dikembangkan,’’ ucapnya. Pesatnya alih fungsi
lahan pertanian, terutama untuk pembangunan perumahan, kata Ehlas, berdampak luas
pada bidang pertanian.
Karena,
pembangunan perumahan di Mataram membuat tidak sedikit irigasi pertanian
hilang. ‘’Kalau begitu kan kita tinggal menunggu banjir saja,’’ kata anggota
Dewan yang konsen terhadap persoalan pertanian di Kota Mataram. Ehlas menilai
Pemkot Mataram belum serius melindungi lahan pertanian agar tidak semakin
menyempit.
Bahkan,
sambung Ehlas, Perwal lahan pertanian abadi yang telah diusulkan Dinas PKP
(Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram, sampai sekarang tidak kunjung
rampung. Mestinya kalau Pemkot Mataram serius, tentu Perwal Lahan Pertanian
Abadi itu sudah bisa dilaksanakan.
Menurut
Ehlas, di tingkat lisan, Pemkot Mataram memang ada keinginan melindungi lahan
pertanian. ‘’Tapi kan nyatanya tidak dikerjakan,’’ sesalnya. Ia menduga, kondisi
ini dibiarkan seperti sekarang lantaran Pemkot Mataram menganggap pertanian
tidak menguntungkan dikembangkan di Kota Mataram.
‘’Ya
bagaimana mau menguntungkan, harga beras saja di tingkat petani, tidak pernah
naik,’’ keluhnya. Ehlas mengaku sepakat dengan langkah Penjabat Walikota
Mataram untuk menyetop izin pembangunan rumah di lahan-lahan produktif. Ia
berharap upaya menghentikan pembangunan perumahan berlanjut di masa-masa
mendatang.
Sebab,
ujar Ehlas, kalau Pemkot Mataram tidak berbuat dari sekarang, diprediksi 10
sampai 15 tahun ke depan, lahan pertanian di Mataram, akan habis. Anggota Dewan
dari dapil Sekarbela ini menyebutkan, dalam setahun, lahan pertanian yang
hilang sekitar 60 hektar per kelurahan. Kondisi ini, kanya, jelas harus
disikapi serius.
Ehlas
memandang pertanian harus tetap ada di Mataram. ‘’Memang bisa saja kita
bergantung pada kabupaten lain, tapi kalau sewaktu-waktu terjadi gagal panen di
kabupaten pemasok beras itu, bagaimana,’’ tanyanya. (fit)
Komentar