TARGET
penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum yang berpotensi tidak tercapai di
tahun 2015, disesalkan kalangan Dewan. Padahal, potensi retribusi parkir di
Kota Mataram, terbilang sangat besar. ‘’Malah ada titik parkir yang kelihatannya
ramai justru tapi tidak dikelola oleh Dishubkominfo. Malah dikelola oleh
orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pendapatan daerah,’’ ujar mantan
anggota pansus pengelolaan parkir DPRD Kota Mataram, Parhan, Rabu (18/11).
Contohnya,
lanjut Parhan di pertokoan Abian Tubuh. Disana tidak ada jukir yang langsung
menyetorka penghasilannya ke Dishubkominfo. Jukir yang mengelola titik parkir
di sana, selain tidak menggunakan atribut jukir yang resmi, jukir itupun hanya
menyetor kepada pengepul. ‘’Apakah itu termasuk retribusi parkir atau pajak
parkir, itu yang belum jelas,’’ katanya menjawab Suara NTB.
Karenanya,
Parhan meminta kepada Dishubkominfo agar membenahi pendataan. Baik jumlah
jukir, terlebih titik parkir. ‘’Mana yang termasuk pajak parkir, mana yang
termasuk retribusi parkir dan mana yang masuk ke parkir khusus,’’ katanya. Pendataan
yang valid, menurut politisi PKS ini menjadi kunci untuk mengoptimalkan
pendapatan daerah. ‘’Jadi data itu sangat penting,’’ tegasnya.
Parhan
melihat, pendataan titik parkir, masih menjadi pekerjaan rumah Dishubkominfo
Kota Mataram dan belum tuntas sampai saat ini. Menurut dia, mengapa
Dishubkominfo tidak mampu mencapai target retribusi parkir tepi jalan umum,
karena memang ada persoalan pada pendataan potensi parkir yang ada di Kota
Mataram. ‘’Baik data jukirnya, data pengepulnya dan data lokasi parkirnya. Ini
yang perlu ada datanya,’’ terangnya.
Dikatakan
Parhan, Perda pengelolaan parkir yang merupakan perda inisiatif DPRD Kota
Mataram, akan efektif berlaku pada tahun 2016 mendatang. Parhan mengimbau
kepada Pemkot Mataram untuk mendorong SKPD yang berkaitan dengan perparkiran
ini agar mempersiapkan diri untuk penerapan aturan baru terkait pengelolaan
parkir tepi jalan umum.
Ia
mengingatkan jangan sampai perda yang telah dibahas berbulan-bulan dan telah
menelan anggaran yang cukup besar, menjadi sia-sia kalau nantinya tidak
diterapkan. ‘’Kita berharap, semua instrumen untuk pemenuhan target harus
segera dilaksanakan secepatnya,’’ tandas parhan. (fit)
Komentar