Mataram
(Suara NTB) -
Hasil
assessment 33 pejabat lingkup Pemkot
Mataram mengcengangkan. Nilai intelegensi mereka di bawah standar alias masih
rendah.
Data
hasil assessment dilakukan oleh Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, tanggal 26 - 28 Oktober lalu.
Setidaknya, dari 35 pejabat struktural eselon II yang hadir 33 pejabat. Kadis
Pertamanan, HM. Kemal Islam dan Sekwan, Lalu Aria Dharma absen dengan alasan
sakit dan tanpa keterangan. Nilai IQ dari 33 pejabat ini antara 80 - 91.
Nilai
ini sangat rendah, sehingga tim assessment
memberikan rekomendasi kepada semua pejabat struktural agar mendapatkan
pendampingan dan konsultasi. IQ paling rendah diperoleh oleh Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja, Chaerul Anwar dengan poin 80, sehingga dalam
rekomendasinya diminta dilakukan konseling dan pendampingan. Disusul, Kepala
BPMP2T, Cokorda Sudira Muliarsa, Kepala BPBD, H. Supardi, Direktur RSUD, dr.
HL. Herman Maha Putra, Kepala Dikpora, H. Sudenom, Bakesbangpol, Rudi Suryawan,
Kepala BPM, H. Syaiful Mukmin, Kadis Tatakota dan Pengawasan Bangunan, HL.
Junaedi.
Kepala
BPKAD, Yance Hendra Dirra, Kepala BKD, Hj. Dewi Mardiana Ariany,
Kadiskoperindag, Wartan. Kadis PU, Ir. H. Mahmuddin Tura, Kadis PKP, H.
Inspektorat, H. Makbul Ma'shum, Kepala BP2KB, Sutrisno, Kepala BLH, M. Saleh.
Kepala Dispenda, HM. Syakirin Hukmi.
Kepala
DPKP Ir. H. Muttawali, Kadisosnakertans, H. Ahsanul Khalik, Asisten I, Lalu
Indra Bangsawan, Asisten II, Effendi Eko Saswito, Asisten III, Hj. Baiq Evi
Ganevia dan para staf ahli. Secara keseluruhan nilai IQ mereka antara 81 - 89.
Artinya, kompetensi bersangkut rendah dan sedang sehingga direkomendasikan
dilakukan konseling dan pengarahan. Sementara, Kepala Bappeda, Lalu Martawang
IQ 91. Namun, tim assessment merekomendasikan
dilakukan monitoring untuk peningkatan kompentensi.
Menanggapi
hal tersebut, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si.,
belum mengetahui hasil assessment.
Jika hasilnya demikian, ada kemungkinan semua pejabat mengalami tekanan.
"Mungkin mereka tertekan kali," jawab Selly.
Apakah
hasil assessment ini mempengaruhi
proses mutasi? Kalau hasilnya seperti itu kata Selly, bagaimana cara dilakukan
pemetaan sementara IQ eselon II saja masih rendah.
Bukan Tolak Ukur
Meski
demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengingatkan Penjabat
Walikota Mataram agar tidak semata-mata menjadikan assessment sebagai acuan melakukan mutasi.
‘’Jangan
hanya dilihat dari hasil assessment saja,
tapi lihat juga bagaimana kinerja pejabat bersangkutan,’’ pintanya. Menurut
Muhtar, capaian PAD yang rendah di suatu SKPD bukan berarti pimpinan SKPD
bersangkutan tidak berkompeten. Tinggi rendahnya capaian PAD tergantung kemauan
dan niat.
‘’Saat
assessment nilainya rendah, tetapi
kinerjanya bagus, kenapa tidak, tetap dipakai, sambil terus dilakukan
evaluasi,’’ saran politisi Gerindra ini. (cem/fit)
Komentar