WAKIL
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., mengaku setuju dengan
rencana Pemkot Mataram melalui Dinas Pertamanan Kota Mataram yang akan menggunakan
sistem meterisasi untuk semua jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kota
Mataram. Penggunaan sistem meterisasi ini diharapkan dapat mengkonkretkan biaya
ppembayaran PJU setiap bulannya.
Selama
ini, akibat belum semua PJU menggunakan sistem meterisasi berdampak pada
ketidakpastian nominal tagihan PJU bagi Kota Mataram. Kondisinya jelas
merugikan Pemkot Mataram. Selain menerapkan sistem meterisasi, Dinas Pertamanan
Kota Mataram harus memiliki standar yang jelas terkait penggunaan lampu. Baik
dari segi daya lampu maupun jenis lampu.
‘’Berapa
watt-nya dan apa jenis lampunya, itu harus jelas,’’ kata Syamsul menjawab Suara NTB di Mataram. Terkait PJU, ia
menyarankan kepada Dinas Pertamanan Kota Mataram agar melakukan berbagai
terobosan. Dinas Pertamanan harus rajin melihat kondisi di lapangan. Sebab,
masyarakat sudah dikenakan pajak penerangan jalan umum setiap kali membayar
rekening listrik.
Sehingga,
lanjut politisi Nasdem ini, jangan sampai ada masyarakat yang tidak dapat
menikmati fasilitas PJU. Pada bagian lain, Syamsul juga setuju dilakukannya
penertiban PJU bodong oleh PLN. ‘’Tapi ini harus duduk dulu dengan eksekutif,
supaya nantinya tidak ada kerancuan dalam pembayaran tagihan PJU,’’ pintanya.
Ia
mengingatkan kepada PLN agar dalam melakukan penghitungan tagihan PJU di Kota
Mataram, tidak sepihak. Sebab pada kasus sebelumnya, cerita Syamsul, PLN pernah
menyatakan bahwa Dinas Pertamanan Kota Mataram menunggak pembayaran PJU.
‘’Ternyata belakangan diketahui bahwa Pertamanan tidak menunggak tetapi PLN
yang salah hitung,’’ imbuhnya.
Syamsul
meragukan pernyataan pihak PLN yang mengaku rugi sekitar Rp 2,5 miliar akibat
pemasangan PJU bodong di perumahan yang ada di Kota Mataram. ‘’Saya pikir itu
bukan rugi tapi kurang terobosan,’’ ucapnya. Apalagi sekarang, rata-rata
konsumen PLN sudah menggunakan listrik prabayar. ‘’Listrik token (prabayar,
red) itu kan keinginan PLN, bukan
keinginan eksekutif, kenapa sekarang masih mengaku rugi. Mungkin kebanyakan
duduk di belakang meja,’’ sindirnya. (fit)
Komentar