KETUA
Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska menyayangkan rencana induk drainase
yang sudah tujuh tahun tidak kunjung direvisi. Padahal Kepala Dinas PU Kota
Mataram mengakui bahwa idealnya rencana induk drainase itu harus direvisi
setiap lima tahun. ‘’Ya kenapa tidak direncanakan kemarin, paling tidak revisi
drainase ini untuk mencegah terjadinya banjir,’’ terangnya menjawab Suara NTB di Mataram, Sabtu (26/12).
Menurut
Wiska, kalau memang arahnya untuk kebutuhan jangka panjang, Bappeda sebagai
pihak perencana seharusnya bias menyampaikan hal itu. ‘’Jangan ini menimbulkan
masalah. Kalau memang lima tahun harus dievaluasi atau disesuaikan, tentunya
perencanaannya juga harus jalan,’’ imbuhnya.
Dikatakan
Wiska, kalau memang batalnya revisi rencana induk drainase itu karena minimnya
anggaran, paling tidak Dinas PU Kota Mataram, memiliki skala prioritas dengan mendahulukan
drainase yang berada dekat dengan titik-titik genangan maupun banjir. Mestinya,
hal ini sudah direncanakan dari awal, tanpa menunggu harus lima tahun baru
dilakukan revisi.
Banyaknya
drainase yang berubah fungsi, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, tidak
terlepas dari lemahnya pengawasan Dinas PU Kota Mataram. ‘’Di Beberapa tempat
kita lihat di atas drainase itu ditutup kemudian dibuat taman dan lain
sebagainya. Kita bingung juga sama PU ini pengawasannya seperti apa,’’
keluhnya.
Dampak
yang paling nyata adalah titik genangan yang belum bisa diselesaikan sampai
saat ini. Karenanya, Komisi III, kata Wiska, sangat mendukung dilakukannya
evaluasi terhadap rencana induk drainase. Ia berharap dalam perubahan APBD 2016
mendatang, revisi rencana induk drainase itu sudah dianggarkan, sehingga bisa
dilaksanakan dalam tahun 2017 mendatang.
Wiska
berharap, eksekusi dari revisi rencana induk drainase itu tidak terlambat.
Karena seperti yang sudah-sudah, begitu datang musim hujan, genangan
bermunculan di mana-mana. Ia mengimbau, Pemkot Mataram harus punya langkah
antisipatif. Tidak hanya melibatkan pasukan biru dalam rangka membersihkan
saluran drainase. Kalau dilihat kompleks persoalan terkait drainase di Mataram,
ia pesimis pasukan biru akan maksimal jangkauan kerjanya.
‘’Misalnya
ke lingkungan-lingkungan. Karenanya dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara
aktif,’’ pungkasnya. (fit)
Komentar