SEKRETARIS
Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyarankan kepada Dinas PU Kota
Mataram untuk memetakan skala prioritas program yang dilaksanakan. Dinas PU
Kota Mataram harus belajar dari kasus beberapa program yang tidak terlaksana,
seperti pembangunan Ipal (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Kamasan,
Kecamatan Selaparang.
‘’Permasalahan
Ipal sebenarnya bukan ditolak tapi lebih kepada skala prioritas terhadap
program infrastruktur lingkungan,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (7/1). Sangat disayangkan
program Ipal yang demikian bagus tetapi karena lokasi yang keliru, menyebabkan
masyarakat tidak dapat merasakan dampaknya.
Seharusnya,
lanjut Ismul, program pembangunan Ipal itu dibangun di kawasan komplek
perumahan yang notabene sudah tertata rapi. Sehingga menarik saluran dari
masing-masing rumah, tidak ada kendala. Ketika proyek Ipal ditujukan di
perkampungan padat penduduk yang penataan rumahnyatidak sama, tentu akan
menemukan kesulitan.
Ia
mencontohkan di Kelurahan Monjok. ‘’Yang tadinya ditolak di satu lingkungan,
karena terkendala peruntukkannya untuk 50 KK, tetapi ada beberapa KK yang
mendekati lokasi, tidak setuju. Tidak mungkin bisa dibangun kalau rumah tangga
sebelumnya tidak setuju,’’ terang politisi PKS ini.
Ia
mengingatkan jangan sampai program yang baik jusru menimbulkan pro kontra di
masyarakat. ‘’Diiyakan di satu lingkungan tanpa penjelasan yang jelas jadi
macet di tengah jalan,’’ imbuhnya. Ismul mengaku, sosialisasi pembangunan Ipal
memang ada, tetapi sosialisasi itu, katanya, sangat massif.
Ada
kesan, seolah-olah program itu harus dieksekusi. ‘’Masyarakat tidak sampai pada
dampak. Sehingga itu yang saya katakan menimbulkan pro kontra,’’ imbuhnya. Masyarakat
memahami halaman rumahnya akan dilewati pipa limbah. Sehingga kalau terjadi
kebocoran, masyarakat mempertanyakan siapa yang akan bertanggungjawab.
Kalaupun
kaitannya dengan penampungan air hujan, yang menjadi pilihan masyarakat adalah
sumur resapan, bukan proyek pembangunan Ipal. ‘’Ini kondisi di kampong-kampung
padat penduduk, resapan itu sangat dibutuhkan,’’ kata anggota Dewan dari daerah
pemilihan Selaparang ini.
Sebetulnya,
sebelum mulai membangun sebuah fasilitas, harus dilihat dulu apa yang
sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. ‘’Kalau kita buka hasil MPBM jelas. Dimana
dibutuhkan Ipal, dimana dibutuhkan resapan,’’ tandasnya. (fit)
Komentar