MINIMNYA
target maupun capaian penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram, mendapat
sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH. Kalau dilihat dari SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menangani masalah kemiskinan, menurutnya,
sudah cukup banyak. Untuk menentukan mana warga miskin dan bukan miskin, harus
ada tolak ukur yang jelas.
Selama
ini, lanjutnya, sudah banyak pihak yang menyodorkan data orang miskin. Seharusnya,
tinggal bagaimana pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat yang
terkategori miskin itu. ‘’Kadang-kadang orang miskin sudah dibantu itu ini,
tapi pembinaannya tidak ada,’’ sesalnya.
Karena
minimnya pembinaan kepada penerima bantuan, tidak sedikit pula masyarakat yang
beranggapan keliru terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan,
tidak jarang digunakan untuk kebutuhan yang konsumtif. Mestinya, harus ada
pembinaan kepada masyarakat bagaimana supaya bantuan itu dapat mengeluarkan
mereka dari data kemiskinan.
‘’Itu
(pembinaan, red) yang saya lihat belum ada. Kalaupun ada, tidak segencar
terdahulu,’’ imbuhnya. Di Mataram, kata Muhtar, sudah banyak fasilitas yang
digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Politisi Gerindra ini juga menyoroti
besarnya anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, mencapai Rp 30
miliar. Dimana anggaran itu tersebar di sejumlah SKPD.
Muhtar
menilai anggaran Rp 30 miliar kurang sebanding dengan target penurunan angka
kemiskinan hanya satu persen. Sebenarnya, sambung Muhtar, tidak persoalan
anggaran penanggulangan kemiskinan cukup besar, asalkan sasarannya tepat. Ia
mencontohkan masyarakat penerima raskin.
Ia
melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, raskin dibagi rata dengan tujuan
untuk meminimalisir kecemburuan sosial. ‘’Tapi suka atau tidak suka, ini harus
ditata. Sementara hak-hak orang miskin harus didapatkan secara penuh,’’
terangnya. Anggota Dewan dapil Ampenan ini menyayangkan karakter masyarakat
yang terkesan ingin menjadi ‘’miskin’’ saat ada bantuan dari pemerintah.
Dalam
hal ini dibutuhkan ketegasan dari SKPD yang menangani distribusi bantuan dalam
rangka pengentasan kemiskinan. Kondisi ini sekaligus menjadi tugas berat bagi
Pemkot Mataram untuk melakukan pendataan secara akurat. ‘’Jangan sampai
pendataan orang miskin ini pendekatannya menggunakan pendekatan kekerabatan,’’
katanya. Yang jelas, pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan agar
dilakukan secara intensif agar mampu mengurangi kemiskinan di Mataram. (fit)
Komentar