Koordinasi
Pemkot dengan DPR RI Lemah
Mataram
(Suara NTB) –
Wakil
Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengkritisi minimnya dana pusat masuk ke
Kota Mataram. Kondisi ini, menurutnya tidak terlepas dari lemahnya koordinasi
Pemkot Mataram dengan wakil NTB yang duduk di DPR RI. Ia mencontohkan Kabupaten
Padang Lawas Utara yang notabene daerah baru dengan PAD yang hanya Rp 20
miliar, ternyata memiliki APBD menyamai jumlah APBD Kota Mataram yang tercatat
Rp 1,3 triliun.
‘’Kenapa
daerah-daerah lain bisa seperti itu APBD-nya besar karena banyak dana maupun
program pusat yang masuk,’’ ujarnya. Ke depan, ia berharap kepada Pemkot
Mataram, khususnya Walikota Mataram dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah
pusat. Demikian pula dengan anggota DPR RI dapil NTB diharapkan melihat kondisi
di daerah sehingga dapat memperjuangkannya di pusat.
‘’Sehingga
dana pusat bisa lebih banyak mengalir ke daerah,’’ harapnya. Muhtar melihat, koordinasi
Pemkot Mataram dengan anggota DPR RI dapil NTB, masih sangat kurang. Padahal,
fungsi dan tugas anggota DPR RI, bagaimana memperjuangkan daerah pemilihan. Ke
depan ia berharap, Walikota Mataram menjalin kerjasama yang baik dengan wakil
NTB di DPR RI.
‘’Kita
tidak melihat latar belakang dari partai mana, sepanjang mampu memperjuangkan keuangan
daerah, kenapa tidak. Itu yang masih kurang. Kita masih mempertahankan egoisme.
Ini yang ndak pas. Manakala sudah
menjadi wakil daerah di pusat, wajib memperjuangkan nasib daerah. Baik melalui
DAK, DAU maupun dana lainnya,’’ imbuhnya. Muhtar menganggap ada
ketidakseimbangan bantuan pusat yang bergulir ke daerah. Daerah dengan PAD
minim, diberikan dana pusat yang signifikan. Sementara, Kota Mataram dengan PAD
yang sudah relatif besar, mendapat dana pusat dengan jumlah yang begitu minim.
‘’Sebenarnya
sih kita berharap supaya PAD kita (Mataram, red) terus membengkak supaya kita
tidak terlalu berharap banyak pada dana pusat, tetapi pada kenyataannya, memang
masih banyak masalah di daerah yang juga membutuhkan dana pusat,’’ terang politisi
Gerindra ini. Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi persoalan yang tidak
bisa dianggap sepele.
Untuk
mampu menciptakan lapangan pekerjaan, Pemkot Mataram jelas membutuhkan anggaran
yang besar. Untuk itu, ia berharap pada periode kedua kepemimpinan Walikota
Mataram, H. Ahyar Abduh dapat lebih pro aktif menjalin kerjasama dengan wakil
NTB di pusat. Sebab, kalau tidak dikoordinasikan, tentu anggota DPR RI dapil
NTB, tidak mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan daerah. (fit)
Komentar