 |
| Herman |
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, Amd.,
menyayangkan langkah Ombudsman yang mempublikasikan dugaan Kecurangan UNBK
kepada publik. ‘’Saya kurang setuju dengan Ombudsman,’’ akunya kepada Suara NTB di ruang kerjanya kemarin. Memang,
kata Herman, dugaan Kecurangan UN selalu menjadi momok setiap tahun. Namun,
dengan dipublikasikannya dugaan Kecurangan itu, akan mengganggu psikologi siswa
peserta UNBK.
Herman menganggap dipublikasikannya dugaan Kecurangan
UNBK, sebagai bentuk jastifikasi kepada siswa secara general. ‘’Kasihan
siswa yang betul-betul belajar dan jujur jadi tercoreng,’’ ujar Herman. Menurut
politisi Gerindra ini, dipublikasikannya dugaan kecurangan UNBK ini, akan
mempengaruhi psikologi anak.
Herman menganggap ada cara yang lebih bijak yang
mestinya ditempuh pihak Ombudsman. ‘’Mestinya tidak perlu dipublikasikan
seperti itu. Cukup oknum yang bersangkutan saja yang ditegur,’’ sarannya.
Karena, lanjutnya, tidak semua siswa melakukan kecurangan itu. Justru, pada UN
kali ini, ia melihat dugaan kecurangan justru semakin kecil.
Ini, kata Herman, tidak terlepas dari pola ujian
dengan sistem UNBK. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga kondusuvitas terkait
pelaksanaan UN. ‘’Mari kita jaga agar pelaksanaan UN ke depan semakin lancar
dan jujur,’’ imbuhnya. Herman berpendapat, dengan menggunakan pola UNBK, dapat
meminimalisir dugaan kecurangan yang selama ini selalu menjadi momok pada
setiap penyelenggaraan UN.
‘’UNBK adalah cara aman melaksanakan UN,’’ tambahnya.
Sebab selama ini, UN dengan pola manual sangat rawan praktik-praktik curang
dari oknum yang kurang bertanggungjawab. (fit)
Komentar