Mataram (Suara NTB) –
Mantan Ketua Pansus Penyelengaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat meminta Pemkot
Mataram lebih memperhatikan tenaga pendidik PAUD. Karena sejauh ini masih banyak
tenaga pendidik Paud dengan kualifikasi pendidikan yang terbilang masih rendah.
Pemkot Mataram diharapkan mengeluarkan kebijakan berupa pendidikan sumber daya
manuasia PAUD. Karena alokasi anggaran dari paud masih sangat kecil .
Ia melihat Pemkot Mataram masih mengandalkan bantuian
dari pusat dan pemerintah provinsi. Dan itu jumlahnya masih sangat kecil.
Sementara jumlah paud di Kota Mataram hampir mendekati 200 PAUD. ‘’Kalau kita
rata-ratakan gurunya empat orang dalam satu lembaga.
Itukan berarti besar sekali jumlah tenaga pendidik PAUD,’’ ujar ismul.
ia menyadari kalau tenaga pendidik paud disyaratkan
s1, masih sangat minim. ‘’saya sendiri mengakui. Tapi alhamdulillah karena
memang kita persiapkan. Sudah ada tiga orang dari sembilan tenaga pendidiknya
itu sarjana,’’ aku pengelola PAUD Latansa Kamasan ini. Sayangnya, Pemkot Mataram
sendiri belum banyak disediakan beasiswa untuk bisa mengikuti pendidikan atau
semacam kelas gabungan untuk mengejar sarjana PAUD.
Paud ini, lanjut Ismul Hidayat, membutuhkan adanya
inovasi. PAUD sebagai pendidikan paling dasar dimana objek pendidikannya pada
usia emas. Sehingga tenaga pendidik PAUD pun harus memiliki kualifikasi
pendidikan yang memenuhi standar. Politisi pks ini juga menyayangkan sikap Pemkot
Mataram terhadap hal-hal yang menjadi urusan wajib seperti pendidikan,
kesehatan masih terkesan dinomorduakan.
‘’Infrastruktur boleh, tetapi ini investasi jangka
panjang,’’ cetusnya. Seharusnya setelah daerah ini menyatakan diri bebas buta
aksara, paud menjadi salah satu fokus perhatian dunia pendidikan. ‘’ini belum
kelihatan komitmen dari instansi terkait seperti dinas dikpora kota mataram,’’
sesalnya. Yang jelas, anggaran untuk PAUD di Kota Mataram masih sangat minim.
Ismul menggambarkan anggaran yang didapatkan oleh PAUD.
Dimana dana rintisan berasal dari pemerintah pusat. Dana untuk tenaga pengajar
dalam satu PAUD yang jumlahnya Rp 2,5 juta per tahun berasal dari Kota Mataram.
‘’Khawatirnya saya begini, karena pusat
mnyediakan anggaran, sehingga daerah tidak memperhatikan hal ini,’’ katanya.
Kalaupun Pemkot Mataram berhasil melobi angagran untuk PAUD di pusat, anggaran
itu akan diberikan melalui Pemprov. ‘’Oleh pemprov dibagi lagi ke 10
kabupaten/kota,’’ tandasnya. (fit)
Komentar