 |
| HM. Zaini |
WACANA
Pemkot Mataram yang akan melakukan sewa kendaraan dinas ditanggapi oleh Ketua
Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini. Menurut dia, pengadaan randis
maupun sewa randis, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Meskipun memang
beberapa daerah seperti DKI Jakarta telah memberlakukan sewa randis.
Namun,
kata Zaini, untuk memberlakukan hal yang sama di Mataram, harus dilakukan
kajian terlebih dahulu. ‘’Harus dilihat mana yang lebih efektif dan efisien
untuk Kota Mataram. Baik dari segi aset maupun segi keuangan,’’ ujarnya
menjawab Suara NTB, Sabtu (2/4). Tidak
hanya dilihat dari segi kemanfaatan tapi juga regulasi sewa randis itu.
Zaini
menggambarkan, keuntungan dan kelebihan pengadaan randis maupun sewa randis.
‘’Kalau pengadaan randis, nanti kan
itu akan menjadi aset,’’ cetusnya. Tetapi, lanjutnya, kalaupun menjadi aset,
nilai jualnya tentu akan merosot jauh. Sementara, kalau sewa randis, tidak akan
menjadi aset Kota Mataram.
Untuk
itu, kalau Pemkot Mataram ada wacana ingin melakukan sewa randis, maka harus
mulai dilakukan kajian, mana yang cocok untuk Kota Mataram. Untuk pengadaan
randis, lanjut Zaini, sebetulnya disesuaikan dengan anggaran yang ada di
masing-masing SKPD. Yang perlu dipikirkan pula, kesanggupan pihak ketiga untuk
menyediakan kendaraan untuk disewakan.
Ini,
kata Zaini, bisa diatur dalam regulasi. ‘’Tapi perlu dikaji dulu, mana yang
lebih menguntungkan,’’ katanya. Yang jelas, kalau pilihan Pemkot Mataram
menyewa randis, tentu mulai dari pengadaan, pemeliharaan hingga pembayaran
pajak kendaraan menjadi urusan pemilik kendaraan. ‘’Kalau lebih menguntungkan,
kenapa tidak,’’ imbuhnya.
Randis
yang disewa Pemkot Mataram nantinya, tidak terbatas pada randis roda empat tapi
juga roda dua. Kecuali untuk kepada daerah dan wakil kepala daerah. Zaini
menyarankan untuk randis Walikota dan Wakil Walikota harus dengan pola
pengadaan. ‘’Karena kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ini adalah simbol
daerah, kurang elok kalau menyewa,’’ pungkasnya. (fit)
Komentar