Mataram (Suara NTB) –
Belum lagi rekomendasi Pansus LKPJ Walikota 2014
dilaksanakan sepenuhnya oleh eksekutif, Pansus yang sama pada DPRD Kota
Mataram, kini sedang menggodok LKPJ tahun 2015. Hal ini sangat disayangkan,
karena eksekutif terkesan tidak mengindahkan apa yang menjadi catatan strategis
pansus yang kala itu beranggotakan ketua-ketua fraksi.
Padahal, kerja pansus ini juga menelan anggaran
yang tidak sedikit. Baik untuk melakukan studi komparasi hingga menunjuk staf
ahli untuk membantu kerja-kerja pansus. Ketua Pansus LKPJ Walikota, HM. Zaini
saat dikonfirmasi Suara NTB kemarin,
tidak menampik kondisi tersebut. Namun, apakah tunggakan rekomendasi pada LKPJ
tahun anggaran 2014 itu akan dimasukkan kembali menjadi rekomendasi pada LKPJ
tahun 2015, politisi Demokrat ini belum dapat memastikannya dengan alasan
proses pembahasan masih berlangsung. ‘’Coba nanti kita lihat,’’ cetusnya.
Sebagai gambaran, Zaini yang juga mantan Ketua
DPRD Kota Mataram ini, pada pembahasan LKPJ tahun anggaran 2014 lalu, juga
menjabat sebagai ketua Pansus. Ditempat terpisah, anggota Pansus LKPJ, I Gede
Wiska, SPt., menyebutkan bahwa Senin (18/4) hari ini, Pansus akan melakukan
pembahasan bersama SKPD. Hasil pembahasan LKPJ ini, harus sudah diparipurnakan
paling lambat tanggal 28 April 2016.
Wiska membenarkan memang ada sejumlah
rekomendasi dari pansus LKPJ tahun 2014 yang belum dieksekusi eksekutif. Antara
lain soal penataan pasar. Catatan Suara
NTB, pada LKPJ 2014, ada enam saran dan rekomendasi dari Pansus. Pansus kala itu menyarankan, dalam pemberian izin,
khususnya menyangkut syarat penerbitan izin termasuk pengawasannya, harus
disesuaikan dengan RTRW.
Eksekutif disarankan mengevaluasi pasar modern, sehingga tidak mengganggu
keberadaan pengusaha kecil dan menengah yang bersifat lokal. Penataan dan
pengaturan PKL harus mendapat perhatian.
Terkait reklame, eksekutif disarankan agar mengevaluasi reklame
sesuai dengan perda Kota Mataram No. 1 tahun 2014. Mengenai penyelenggaraan
urusan Pemda, pansus memberi enam catatan. Yakni eksekutif diminta
memberikan perhatian lebih kepada pendidikan informal seperti PAUD. Untuk
urusan wajib perhubungan, diminta kepada eksekutif agar melakukan penataan dan
pengelolaan parkir, sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap PAD.
Terkait investasi, disarankan kepada eksekutif untuk
mengevaluasi perjanjian yang telah disepakati dengan beberapa investor sehingga
dapat dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman. Masyarakat Kota Mataram
sangat berharap respon cepat dari SKPD pengelola urusan pekerjaan umum,
khususnya dalam mengatasi kerusakan jalan yang bersifat sporadis.
Terhadap keberadaan Perda yang sudah disepakati bersama antara
Pemkot Mataram dan DPRD Kota Mataram, disarankan agar penegakan dan sosialisasi
yang sudah dilakukan supaya ditingkatkan. Terutama menyangkut Perwal. Selain
itu, eksekutif diminta melakukan penataan RTH dan fasilitas publik yang sudah
ada. Mengenai tugas perbantuan, pansus meminta eksekutif menyampaikan pelaksanaan
urusan pemerintahan yang selama ini belum disampaikan.
Mengenai pertumbuhan ekonomi, eksekutif diharapkan terus
meningkatkan daya saing ekonomi sehingga memiliki ketangguhan secara nasional
dan dunia, termasuk terhadap MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) dan pasar global.
(fit)
Komentar