Kurang Sosialisasi
RENCANA
Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akanmelakukan evaluasi SKPD
tiap dua bulan, ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan
Sugiartha. Menurut Wayan, rentang waktu tersebut terlalu cepat untuk dapat
menilai kinerja semua SKPD. ‘’Rasanya itu terlalu cepat. Mungkin bisa saja
mereka dievaluasi per empat bulan atau per semester,’’ sebutnya menjawab Suara NTB di Mataram kemarin.
Kalau
masalah teknis, seperti apa nanti Walikota dan Wakil Walikota akan mengevaluasi
SKPD, itu diserahkan sepenuhnya kepada dua pimpinan daerah tersebut. Hanya
saja, lanjut Wayan Sugiartha, dua bulan merupakan waktu yang relatif singkat
untuk dapat mengukur capaian kinerja SKPD. ‘’Kalau kaitannya dengan mutasi,
mutasi sendiri baru bisa dilakukan sekitar Bulan Agustus,’’ sebutnya.
Sehingga
masih tersisa waktu sekitar empat bulan untuk melakukan evaluasi tersebut.
Politisi PDIP ini menghargai semangat Pemkot Mataram untuk melakukan pembenahan
internal. Meskipun, kata Wayan Sugiartha, tanpa evaluasi itupun Walikota
Mataram sejatinya sudah mengetahui mana pejabat yang bisa bekerja dan
sebaliknya.
Apalagi,
pejabat-pejabat yang akan dievaluasi itu adalah pejabat-pejabat lama.
Seandainya benar dilakukan evaluasi setiap dua bulan, maka evaluasi akan
berlangsung sekitar Bulan Juni. Selanjutnya, apabila ditemukan ada pejabat yang
kinerjanya kurang maksimal, dengan sisa waktu yang ada sebelum mutasi, Pemkot
Mataram tentu tidak dapat berbuat banyak.
Evaluasi
yang akan dilakukan Pemkot Mataram terhadap pimpinan SKPD diharapkan fokus pada
program-program prioritas. Itu juga harus disesuaikan dengan RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Selain itu, juga dilihat dari serapan
anggarannya. Wayan mencontohkan untuk nilai proyek dibawah Rp 200 juta, sesuai
aturan dilakukan dengan cara penunjukkan langsung. ‘’Tidak perlu ditender,
sehingga harus cepat dilaksanakan,’’ katanya.
Wayan
mengingatkan supaya evaluasi nantinya dilakukan mengacu pada apa yang menjadi
keinginan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. ‘’Jangan sampai ada faktor
kedekatan, kekeluargaan, sehingga betul-betul diukur dari aspek
profesionalitas,’’ imbuhnya. Wayan menegaskan, hasil evaluasi itu harus menjadi
rujukan ketika Walikota melakukan mutasi. ‘’Kalau hasil evaluasinya tidak
pakai, ya percuma tidak ada artinya
melakukan evaluasi,’’ tandasnya. (fit)
Comments