 |
| Syamsul Bahri |
ADANYA
temuan kerugian Negara dalam proyek pembangunan gedung serbaguna, menyulut
emosi anggota DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., selaku pemilik program
aspirasi. Ia menyangkal adanya kerugian Negara seperti hasil temuan Inspektorat
Kota Mataram. Dia menegaskan bahwa proyek itu sudah melalui proses sesuai
mekanisme yang telah ditentukan.
Apalagi,
proyek gedung serbaguna itu, tidak hanya diawasi oleh Camat, Lurah dan
masyarakat, tetapi juga Dinas PU Kota Mataram dan juga pihak Inspektorat Kota
Mataram. Dinas PU pun, aku Syamsul, kebingungan dengan hasil temuan Inspektorat
tersebut. ‘’Yang membingungkan itu, apa yang menjadi kerugian sementara dari
gambar yang ada justru kontraktor yang mengerjakan itu sudah melebihi volume,’’
terangnya.
Syamsul
mengungkapkan bahwa keinginannya membangun gedung serbaguna didorong oleh
aspirasi dari masyarakat. Sebetulnya pihak kelurahan sudah sering mengusulkan
pembangunan serbaguna itu melalui MPMB. Tetapi tidak kunjung diakomodir. Sehingga,
melalui program aspirasi miliknya, gedung serbaguna itu mulai dibangun.
‘’Dan
itu kita anggarkan bertahap. Karena kalau sekaligus saya ndak mampu,’’ katanya. Politisi Nasdem ini meluruskan pernyataan
Kepala Inspektorat Kota Mataram yang menyebutkan proyek itu ditender. ‘’Itu
tidak ditender,’’ cetusnya. Dari awal dimulainya pembangunan gedung serbaguna
itu, Syamsul sudah mengingatkan pihak-pihak terkait, terutama Dinas PU sebagai
pihak yang mengeksekusi program aspirasi miliknya.
‘’Saya
ingatkan, tolong pengerjaan gedung serbaguna ini jangan asal-asalan,’’ ujarnya.
Menurut Syamsul, Inspektorat tidak bisa menafsirkan kemahalan harga material.
Sebab, Dinas PU tentu tidak akan berani mengutak atik anggaran. ‘’Kan ada standar satuan harga. Itulah
yang digunakan oleh Dinas PU sebagai dasar untuk menentukan harga. Kalau itu
dibilang kemahaman, kemahalannya dimana, itu kan ada SNI-nya,’’ terang Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram
ini.
Syamsul meminta Inspektorat legowo kalau
memang lembaga auditor daerah itu lemah dalam penguasaan materi dan
administrasi. ‘’Sharinglah dengan
Dinas PU yang sudah paham,’’ sarannya. Karena ketika pembangunan berjalan Dinas
PU intens melakukan konsultasi dengan Inspektorat. Dimana semua petunjuk
Inspektorat telah dilaksanakan. ‘’Makanya sekarang kalau dibilang ada temuan
kerugian Negara, ini aneh buat saya,’’ pungkasnya. (fit)
Komentar