 |
| Ali Iswandi |
PENGELOLAAN
parkir di Kota Mataram yang belum sesuai harapan, menjadi atensi anggota DPRD
Kota Mataram, Ali Aswandi. Ia menilai, pengelolaan parkir yang masih amburadul
diikuti dengan kenyataan bahwa target retribusi parkir tidak kunjung tercapai,
bukan semata-mata karena ada kebocoran parkir. Ali mengatakan, persoalan ini
dipicu oleh pengelolaan parkir yang masih dikelola oleh UPTD (Unit Pelayanan
Teknis Daerah) Perparkiran.
Dimana
UPTD Perparkiran ini berada di bawah struktur birokrasi Dishubkominfo (Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram. ‘’UPTD Parkir ini
dinaikan dulu kelasnya menjadi Badan Pengelola Parkir,’’ saran Ali Aswandi. Dengan
dinaikkan status UPTD Perparkiran menjadi Badan Pengelola Perparkiran, anggota
Komisi III DPRD Kota Mataram ini yakin masalah perparkiran dapat dikelola
dengan baik.
Karena
kalau berbicara masalah parkir, apalagi masih dikelola oleh UPTD, akan terjadi
tumpang tindih. Ali Aswandi mencontohkan pengelolaan parkir insidentil, seperti
pada event-event tertentu, belum
dikelola dengan maksimal. Sehingga potensi kebocoran terjadi di sana. Untuk
itu, agar persoalan parkir ini tidak berlarut-larut, anggota Dewan dari Fraksi
Golkar ini menyarankan kepada eksekutif agar status UPTD Perparkiran Kota
Mataram ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Perparkiran.
Ali
Aswandi meyakini bahwa peningkatan status UPTD menjadi badan, dapat menjadi
solusi atas persoalan parkir di Kota Mataram. Karena, kalau sudah menjadi Badan
Pengelola Perparkiran, akan dapat bekerja maksimal. Kesulitan UPTD Perparkiran
mencapai target yang telah ditentukan, salah satunya karenanya masih
bergabungnya UPTD Perparkiran dengan Dishubkominfo.
‘’Karena
parkir ini kan ada dua macam. Ada
retribusi parkir, ada juga pajak parkir yang dikelola oleh Dispenda. Nah ini
yang terjadi, kadang-kadang saling klaim,’’ sebut Ali Aswandi. Sehingga,
setelah dinaikkan statusnya dari UPTD menjadi Badan Perparkiran, dapat
mengelola kedua jenis parkir. Baik retribusi parkir maupun pajak parkir. ‘’Jadi
maksimal. Sehingga berapapun yang targetkan, bisa maksimal capaiannya,’’
imbuhnya.
Ali
Aswandi tidak menyangkal kalau di sejumlah daerah di Indonesia, parkir menjadi
primadona PAD. Hal ini akan dapat dicapai setelah adanya peningkatan status UPTD.
‘’Sekarang UPTD Perparkiran tidak bisa bergerak sendiri. Harus menunggu
perintah dari Dishubkominfo sebagai dinas induk,’’ pungkasnya. (fit)
Komentar